Padang, Mimbarminangnews.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar, Rabu (24/9/2025), di Auditorium Istana Gubernur. Acara ini mengusung tema “Pengelolaan DAS Anai dalam Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi sekaligus Pengukuhan KKMD Provinsi Sumatera Barat.”
Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism; Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Nurul Iftitah, S.Hut, M.Si; Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Sumbar; Ketua Forum DAS Sumbar; Ketua KKMD Sumbar; Kepala OPD Pemprov Sumbar; pimpinan BUMN dan BUMD; akademisi; LKAAM Sumbar; tokoh masyarakat; serta perwakilan media.
Tantangan DAS Anai
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan bahwa DAS Anai dengan luas ±682,4 km² meliputi wilayah Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Kota Padang. Saat ini kawasan tersebut menghadapi tekanan berat akibat aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat.
“Kondisi ini menimbulkan dampak serius berupa banjir, longsor, erosi, kekeringan, hingga terganggunya ekosistem sungai. Ada empat langkah utama yang perlu dilakukan, yakni rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum, penertiban pemanfaatan sesuai RTRW, serta peningkatan kesadaran kolektif seluruh pihak,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial tetap terjaga.
Pengukuhan KKMD Sumbar
Selain membahas DAS Anai, Gubernur juga mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar.
Dalam arahannya, ia menekankan tiga hal utama: memperkuat aksi konservasi dan rehabilitasi mangrove, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta menjadikan KKMD sebagai wadah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program mangrove di tingkat provinsi.
Mahyeldi menyoroti dua tantangan besar terkait ekosistem mangrove di Sumbar, yakni praktik penebangan ilegal, alih fungsi lahan, pencemaran sampah dan limbah, serta konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan pesisir.
Harapan Pemerintah Pusat
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, dalam paparannya menekankan pentingnya partisipasi publik dan diversifikasi pembiayaan inovatif.
“KKMD Sumbar diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam pengelolaan DAS dan mangrove dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan LSM,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumbar berharap pengelolaan DAS Anai dan ekosistem mangrove dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus menjadi upaya mitigasi risiko bencana hidrometeorologi di masa depan.
