AGAM | mimbar-minangnews.com — Pemerintah mempercepat pemulihan lahan pertanian terdampak bencana sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan melalui Gerakan Tanam Serempak 50.000 hektare yang digelar di 25 provinsi. Di Sumatera Barat, kegiatan ini dipusatkan di Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, turun langsung ke sawah memimpin penanaman padi bersama petani. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan pangan di tengah potensi musim kering yang diperkirakan melanda dalam beberapa bulan ke depan.
Mahyeldi mengungkapkan, dampak bencana hidrometeorologi di Sumbar cukup signifikan. Sekitar 7.000 hektare lahan pertanian terdampak, dengan 3.902 hektare masuk kategori ringan hingga sedang. Namun, upaya rehabilitasi menunjukkan progres positif.
“Sekitar 62 persen lahan sudah direhabilitasi, dan hampir 50 persen sudah kembali ditanami,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, percepatan tanam menjadi kunci agar lahan yang telah dipulihkan tidak kembali terbengkalai dan produksi pangan, khususnya beras, tetap terjaga.
Tak hanya fokus pada pemulihan, pemerintah daerah juga mulai memetakan wilayah rawan kekeringan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan musim tanam tidak terganggu dan target panen tetap tercapai.
“Kita ingin memastikan pada Agustus nanti tidak terdampak kekeringan, sehingga petani bisa panen tepat waktu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya percepatan tanam di lahan yang telah siap.
Dari total 50.000 hektare yang ditanam, 5.000 hektare berasal dari program Cetak Sawah Rakyat (CSR), 43.000 hektare dari Optimasi Lahan (Oplah), serta sisanya merupakan lahan terdampak bencana yang telah direhabilitasi.
“Lahan yang sudah siap tidak boleh dibiarkan. Harus segera ditanami agar tidak kembali menjadi tidak produktif,” tegasnya.
Di tingkat daerah, Bupati Agam, Benni Warlis, mengakui pemulihan lahan masih menghadapi tantangan, terutama ancaman longsor susulan dan sedimentasi dari perbukitan saat hujan deras.
Dari sekitar 1.700 hektare lahan terdampak di Agam, sebagian telah kembali ditanami dan kini memasuki usia tanam sekitar satu bulan. Proses rehabilitasi dilakukan melalui skema padat karya, dengan bantuan dana yang langsung disalurkan ke rekening kelompok tani.
“Dana langsung dikelola kelompok tani, sehingga perputaran ekonomi langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Namun, potensi kerusakan ulang akibat sedimentasi masih menjadi ancaman serius. Pemerintah Kabupaten Agam pun mengusulkan tambahan alat berat, khususnya ekskavator mini, guna mempercepat penanganan di lapangan.
Dengan percepatan rehabilitasi dan tanam serempak ini, Sumatera Barat diharapkan tetap menjadi salah satu penopang target nasional swasembada pangan, sekaligus menjaga stabilitas produksi di tengah ancaman perubahan iklim. (*)
