Tanah Datar | Mimbar-minangnews.com — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memasuki fase krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat, Kamis (30/4) di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Bupati Eka Putra menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebelum laporan final diterbitkan.
Pertemuan akhir audit yang dipimpin Ketua Tim BPK Sumbar Welliya Elfajri itu mengungkap sejumlah temuan awal, evaluasi sistem pengendalian intern, hingga tingkat kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Seluruh OPD wajib bergerak cepat. Lengkapi semua temuan melalui koordinasi Inspektorat. Ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah penting menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegas Bupati Eka Putra di hadapan jajaran pejabat daerah.
Audit yang berlangsung sejak 30 Maret 2026 ini dilakukan hanya beberapa hari setelah laporan keuangan diserahkan pada 26 Maret. Selama hampir satu bulan, tim auditor BPK menelusuri berbagai aspek, mulai dari proses pengadaan hingga pengelolaan pendapatan dan belanja daerah melalui uji petik di sejumlah OPD.
Ketua Tim BPK, Welliya Elfajri, menyebut exit meeting menjadi momentum penting untuk menyampaikan hasil sementara sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah menyempurnakan kekurangan sebelum tenggat 25 Mei 2026.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hal-hal yang masih perlu dilengkapi agar proses audit dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama proses pemeriksaan, bahkan hingga memanfaatkan hari libur demi mengejar target penyelesaian audit.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, hasil akhir audit ini bukan sekadar laporan, melainkan penentu reputasi. Target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi taruhan utama.
“Pemeriksaan ini adalah cermin transparansi dan akuntabilitas kita. Kita ingin Tanah Datar tetap berada pada jalur tata kelola keuangan yang baik,” tutup Eka Putra.
Dengan waktu yang terus berjalan menuju 25 Mei, seluruh mata kini tertuju pada keseriusan OPD dalam menuntaskan setiap catatan. Akankah Tanah Datar kembali mengamankan predikat WTP? Jawabannya akan segera ditentukan. (*)
