Padang | mimbar-minangnews.com — Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana menuai apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Capaian tersebut dinilai paling progresif dibandingkan provinsi terdampak lainnya di Pulau Sumatera.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan bahwa dari target rehabilitasi lahan seluas 3.902 hektare di Sumbar, sekitar 98 persen telah memasuki tahap kontrak, sementara 50,8 persen di antaranya telah tuntas direhabilitasi.
“Ini capaian yang sangat baik dan melampaui progres dua provinsi terdampak lainnya di Sumatera,” tegas Tomsi dalam rapat koordinasi Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar secara virtual, Kamis (30/4/2026).
Rapat tersebut turut melibatkan Kementerian Pertanian serta pemerintah daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam forum itu, Sumbar menonjol sebagai daerah dengan progres tercepat, jauh meninggalkan capaian Aceh yang baru 0,6 persen dan Sumatera Utara sebesar 5 persen.
Meski demikian, Kemendagri menyoroti masih adanya dua daerah di Sumbar yang belum menunjukkan progres signifikan, yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. Pemerintah daerah diminta segera bergerak cepat agar target nasional dapat tercapai tepat waktu.
Satgas menargetkan seluruh rehabilitasi rampung paling lambat akhir Juli 2026, mengingat potensi masuknya musim kemarau pada Agustus yang dapat menghambat proses pengerjaan.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman menyatakan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian bahkan lebih cepat dari target, yakni pada akhir Mei 2026.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil, memaparkan bahwa total kerusakan lahan sawah akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera mencapai sekitar 94.000 hektare. Dari jumlah itu, pemerintah menargetkan rehabilitasi 42.000 hektare untuk kategori kerusakan ringan dan sedang.
Hingga kini, sekitar 39.000 hektare telah berkontrak, dengan 12.000 hektare telah selesai direhabilitasi. Namun, baru sekitar 1.700 hektare yang kembali diolah, menunjukkan masih adanya pekerjaan lanjutan yang perlu dipercepat.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah diwakili Inspektur Daerah, Andri Yulika, yang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menggenjot percepatan melalui koordinasi lintas sektor.
Penguatan pengawasan oleh inspektorat serta dukungan TNI dan Polri juga akan dioptimalkan guna memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu dan akuntabel.
“Alhamdulillah, capaian ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Meski masih ada dua daerah yang belum berprogres, hal itu akan menjadi fokus pengawalan kami ke depan,” ujar Andri.
Dengan capaian ini, Sumatera Barat menegaskan posisinya sebagai daerah dengan respons tercepat dalam pemulihan sektor pertanian pascabencana di wilayah Sumatera. (*)
