Mimbar-minangnews.com – Arry Yuswandi menegaskan pentingnya transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) yang proaktif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) UKPBJ se-Sumatera Barat Tahun 2026 di Bukittinggi, Rabu (22/4/2026).
Dalam arahannya, Arry menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa kini tidak lagi sekadar proses administratif, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam pembangunan daerah yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata. Ini harus menjadi landasan berpikir bagi seluruh aparatur UKPBJ,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah saat ini menuntut kualitas belanja yang semakin efisien, adaptif, serta mampu menghasilkan value for money. Oleh karena itu, peran UKPBJ dinilai semakin krusial dalam memastikan efektivitas dan kualitas setiap proses pengadaan.
Arry juga mengingatkan bahwa tantangan pengadaan kini semakin kompleks. Keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari ketepatan waktu pelaksanaan tender, tetapi juga dari aspek transparansi, akuntabilitas, serta nilai tambah yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Transformasi menuju UKPBJ proaktif adalah sebuah keharusan. UKPBJ harus hadir sebagai pengarah sekaligus pengawal kualitas belanja daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, ia memaparkan empat langkah strategis yang perlu menjadi fokus bersama, yakni:
- Penguatan UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga kontrak,
- Peningkatan kematangan kelembagaan,
- Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri,
- Penguatan profesionalisme sumber daya manusia pengadaan.
Arry turut mengapresiasi capaian UKPBJ Provinsi Sumatera Barat yang telah mencapai level proaktif penuh sejak 2024. Ia mendorong kabupaten dan kota untuk segera menyusul agar tercipta standar kualitas pengadaan yang merata di seluruh daerah.
Sebagai tindak lanjut, seluruh UKPBJ diminta menyusun roadmap penguatan kelembagaan, memperkuat kolaborasi lintas pemerintah, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumbar, Cerry, menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat peran UKPBJ secara menyeluruh.
“UKPBJ saat ini tidak hanya melaksanakan tender, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan hingga serah terima. Ini menunjukkan pergeseran menuju sistem pengadaan yang lebih proaktif,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov juga menyerahkan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 2026 kepada Padang Panjang sebagai terbaik pertama, disusul Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat integritas serta menjadikan sistem pengadaan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Dengan demikian, tata kelola pengadaan di Sumatera Barat dapat semakin profesional, transparan, dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. (*)
