Padang, mimbar-minangnews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas daerah dalam merancang pembangunan infrastruktur tahun 2027. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menekankan bahwa kolaborasi antarpemerintah menjadi fondasi utama agar pembangunan berjalan efektif, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat Forum Perangkat Daerah urusan Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) se-Sumbar yang digelar di Bukittinggi, Selasa (21/4/2026).
Menurut Arry, forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan arah kebijakan, sekaligus memastikan integrasi program antarlevel pemerintahan.
“Perencanaan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus satu visi agar pembangunan sektor PUPR tahun 2027 benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dengan cakupan kewenangan yang luas, termasuk pengelolaan sekitar 1.600 kilometer ruas jalan provinsi, Arry menilai sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi keharusan, bukan pilihan.
“Tidak ada daerah yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci agar pembangunan berjalan optimal dan merata,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Setiap usulan program, kata dia, harus memiliki arah yang jelas, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, tingginya ekspektasi publik terhadap pembangunan infrastruktur menuntut pemerintah bekerja lebih akuntabel dan komunikatif. Arry mengingatkan agar setiap tahapan program dijalankan sesuai aturan serta dikawal dengan koordinasi yang solid.
Pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi sebelumnya turut menjadi pelajaran penting, bahwa pembangunan infrastruktur harus dirancang dengan pendekatan terintegrasi dan berketahanan.
Sementara itu, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, mengungkapkan bahwa arah pembangunan infrastruktur 2027 akan difokuskan pada penguatan layanan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Beberapa program prioritas yang disiapkan meliputi rehabilitasi sekolah keagamaan, pembangunan sanitasi dan sekolah rakyat, penguatan ketahanan air dan pangan, rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana, pengembangan infrastruktur logistik, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air bersih berkelanjutan.
“Forum ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program sekaligus menyerap masukan dari seluruh pemangku kepentingan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Pemprov Sumbar optimistis perencanaan infrastruktur ke depan tidak hanya menjawab tantangan pembangunan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
