Oleh Labai Korok
Mimbar-minangnews.com | Saat Kita melawati deretan Ruko/toko di pinggir jalan Kota Padang, dipastikan banyak yang bermerek ruko/toko ini dikontrakan, itu pemandangan keadaan ekonomi masyarakat saat ini.
Pandangan kesat mata lesunya perekonomian itu sejalan dengan data statistik yang muncul di publik saat ini, bahwa daya beli masyarakat melemah, ini kondisi yang sedang di alami daerah.
Melemahnya daya beli masyarakat tersebut dipastikan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Sumbar pada kuartal II 2025 melambat hanya di 3,96 persen.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat pada kuartal II 2025 yaitu 3,94 persen, terendah di Sumatera tidak jelas pemicunya, mungkin pembaca bisa menjelaskan, dan memberi masukan penyempurna tulisan ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatra di atas 4 persen pada triwulan II/2025. Kepulauan Riau menjadi yang tertinggi sebesar 7,14 persen, Sumatra Selatan 5,42 persen, Lampung 5,09 persen Jambi 4,99 persen, Bengkulu 4,99 persen, Aceh 4,82 persen, Sumatra Utara 4,69 persen, Riau 4,59 persen, Bangka Belitung 4,09 persen dan Sumbar dengan 3,94 persen.
Dari bacaan Penulis dari media nasional, Mendagri juga sudah mengingatkan warga Sumbar terkhusus Pemerintah. Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga kenaikan inflasi karena akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat karena harga kebutuhan pokok melambung dan sulit dijangkau.
BPS mencatat inflasi nasional tahunan saat ini berada di kisaran 2,3 persen, masih sesuai target pemerintah yakni 2,5 persen ± 1 persen. Sedangkan inflasi Sumbar berada di angka 2,89 persen yoy.
“Tolong kepala daerah yang inflasinya masih tinggi untuk duduk bersama dengan BPS, Bulog, dan asosiasi pengusaha. Cari penyebabnya, bisa karena suplai pangan kurang, tarif angkutan naik, atau distribusi terganggu akibat cuaca,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/9/2025) kutip detik. Com.
Sesuai uraian diatas dengan BPS seperti itu sangat wajar kondisi usaha masyarakat banyak yang tutup, kondisi ekonomi melemah dan ruko-ruko banyak yang tidak laku di Kota Padang.
Sekarang mari saatnya Pemerintah Daerah, masyarakat saling bahamu-membahu mengerakan perekonomi daerah terkhusus Kota Padang, saatnya Kita mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi tinggi.
