MMNews, Tim Penggerak PKK Kabupaten Agam menggelar rapat sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra pada Selasa, 11 Maret 2025.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua TP PKK Agam, Ny. Merry Benni Warlis, dan didampingi oleh Staf Ahli Tim Penggerak PKK Agam, Ny. Maya Muhammad Iqbal.
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari berbagai OPD, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja (Perindag Naker), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kementerian Agama Kabupaten Agam.
Dalam rapat tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Agam menekankan pentingnya satu data untuk Dasawisma yang diperbarui oleh OPD terkait serta sinkronisasi dengan program unggulan (Progul) Bupati Agam. Kepala DPMN memaparkan upaya sinkronisasi kegiatan Progul Bupati dengan kegiatan PKK di masing-masing Pokja.
“Kami berharap adanya sinergi yang kuat antara PKK dan OPD mitra dalam menjalankan program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan data yang akurat dan program yang selaras dengan progul Bupati-Wabup Agam, kita bisa mewujudkan kesejahteraan keluarga yang lebih baik di Kabupaten Agam,” ujar Ny. Merry Benni Warlis.
Beberapa masukan dari OPD mitra juga dibahas dalam pertemuan ini. Kementerian Agama Kabupaten Agam mengusulkan pelibatan PKK dalam penyuluhan bagi calon pengantin serta di lembaga pendidikan TPA/MDA. Kepala DPMPTSP menyampaikan perlunya fasilitasi hubungan antara UMKM dengan pengusaha atau perusahaan serta dukungan dalam pengurusan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin BPOM.
Dinas Dukcapil mengusulkan adanya kerja sama dalam pemutakhiran data kependudukan terkait Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, serta isbat nikah. Sementara itu, Dinas Kesehatan menekankan sinergi kegiatan dalam bidang sosialisasi, pembinaan, dan motivasi kepada kader dan masyarakat, terutama terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pencegahan stunting, serta penguatan Posyandu.
Kemudian DPMN mengusulkan agar program kegiatan Pokja dibagi dengan jelas oleh OPD terkait dan dievaluasi secara berkala guna memastikan kesamaan persepsi dalam menangani berbagai permasalahan terkait PKK. Sinkronisasi kegiatan OPD dengan PKK juga perlu disesuaikan dengan aturan terbaru, khususnya di bidang ketahanan pangan.
Disamping itu, Dinas Kominfo menyampaikan perlunya penguatan admin untuk aplikasi Sistem Informasi Manajemen PKK (SIM PKK) dan e-Dasawisma serta penanganan blank spot di 13 lokasi di Kabupaten Agam. Selain itu, dinas ini juga akan memfasilitasi pemasaran produk secara daring bagi Pokja II.
Selanjutnya, Dinas Dalduk KB PP dan PA mengusulkan peran PKK dalam kampanye usia pra-nikah, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta sekolah ramah anak. Mereka juga menekankan pentingnya data keluarga terkait stunting, kampung KB, dan sekolah lansia.
DLH menawarkan kerja sama dalam kegiatan PHBS, pelestarian lingkungan, serta pengolahan sampah. Dinas Pertanian mendukung Pokja III dengan menyediakan bibit sayuran dan buah-buahan serta polybag untuk pemanfaatan lahan pekarangan.
Selain itu, Dinas Perindag Naker mengusulkan kerja sama dengan Pokja II dalam kegiatan Balai Latihan Kerja serta dengan Pokja III dalam lomba cipta busana bagi karyawan kantor dan anak sekolah. Sementara itu, DKPP mengusulkan berbagai program, termasuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan penanaman sayur dan cabai, gerakan konsumsi telur bagi keluarga berisiko stunting, serta pelatihan dan lomba pengolahan pangan lokal berbasis B2SA. Selain itu, DKPP juga menginisiasi pendistribusian paket olahan ikan dan sosialisasi gemar makan ikan melalui demo olahan ikan di sekolah dan Posyandu.
Dinas Koperasi dan UMKM menyampaikan perlunya fasilitasi kegiatan UMKM melalui forum kecamatan serta pendirian, pembinaan, dan pengawasan koperasi nagari bagi Pokja II.
Sebagai kesimpulan, rapat ini menekankan pentingnya penyelesaian pembagian kerja antara Pokja dan OPD mitra agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan sinergis.
