PADANG | mimbar-minangnews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mengambil langkah progresif dalam mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana. Kali ini, Pemprov Sumbar menjalin kolaborasi strategis dengan Dompet Dhuafa melalui program pembiayaan UMKM berbasis syariah tanpa bunga, yang dinilai sebagai terobosan baru dalam mendukung pelaku usaha kecil bangkit dari keterpurukan.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Gubernuran, Selasa (5/5/2026), yang menjadi tonggak penguatan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Ranah Minang.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah sekaligus kelompok paling rentan saat bencana melanda.
“Ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah langkah konkret menghadirkan solusi pembiayaan nol persen bagi UMKM agar mereka bisa kembali berdiri dan berkembang,” tegas Mahyeldi.
Program yang diberi nama MUFAKAT (Modal Usaha Bermanfaat untuk Masyarakat) ini mengusung skema pembiayaan mikro berbasis syariah tanpa bunga, yang diharapkan mampu menjadi katalisator pemulihan ekonomi secara cepat dan berkelanjutan.
Mahyeldi juga mengingatkan dampak besar bencana terhadap roda ekonomi, merujuk pada peristiwa terputusnya akses jalan di Lembah Anai pada 2024 yang menyebabkan kerugian hingga Rp40 miliar per hari. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting betapa rentannya UMKM terhadap gangguan infrastruktur.
“Ketika akses terputus, aktivitas ekonomi langsung lumpuh. Bahkan usaha legendaris seperti Sate Mak Syukur pun terdampak. Ini menunjukkan betapa pentingnya sistem perlindungan ekonomi bagi UMKM,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperluas program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi masyarakat penyintas bencana.
“Kami tidak hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan ekonomi jangka panjang. Program ini akan menyasar korban banjir dan longsor, serta diperluas ke berbagai sektor produktif,” ungkap Ahmad.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa program serupa akan dikembangkan di lima provinsi lain di Indonesia sepanjang 2026, menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu model penguatan ekonomi berbasis kolaborasi sosial dan keuangan syariah.
Tak hanya itu, dalam momentum yang sama juga dilakukan penandatanganan kerja sama microfinance antara Dompet Dhuafa dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), guna memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM berbasis komunitas.
Kolaborasi ini diyakini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di Sumbar—bukan sekadar bertahan, tetapi bangkit dan tumbuh lebih kuat di tengah tantangan pascabencana. (adpsb/cen/bud)
