PADANG | Mimbar-minangnews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan arah baru reformasi birokrasi tidak lagi berhenti pada tumpukan administrasi dan rutinitas kerja semata. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menekankan bahwa birokrasi harus mampu menghadirkan solusi nyata yang langsung dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan berdampak.
Penegasan itu disampaikan Arry saat membuka Sharing Session dan Rapat Koordinasi Biro Organisasi bersama Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (5/5/2026).
“Birokrasi harus menjadi solusi. Kinerja tidak cukup diukur dari proses, tetapi dari dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Arry di hadapan peserta rakor yang hadir secara luring dan daring.
Menurut Arry, reformasi birokrasi saat ini memasuki fase yang lebih substansial, yakni memastikan seluruh program pemerintah mampu menjawab kebutuhan publik secara nyata. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta meninggalkan pola kerja seremonial dan berorientasi administratif semata.
Ia menilai, pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terukur menjadi indikator utama keberhasilan birokrasi modern. Untuk itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat agar percepatan reformasi birokrasi berjalan selaras di seluruh daerah di Sumbar.
Dalam kesempatan tersebut, Arry juga memaparkan capaian Reformasi Birokrasi Sumbar berdasarkan evaluasi Kementerian PANRB tahun 2025. Pemprov Sumbar berhasil meraih nilai 89,32 dengan predikat A-. Sementara itu, tujuh kabupaten/kota juga telah mencapai predikat serupa, namun masih terdapat sembilan daerah berpredikat BB dan tiga daerah lainnya berada di level B.
“Ini menunjukkan progres kita sudah baik, tetapi belum merata. Karena itu kolaborasi menjadi kunci agar seluruh daerah di Sumbar mampu mencapai predikat A,” ujarnya.
Kegiatan bertema “Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Kolaborasi Penataan Kelembagaan, Kinerja dan Pelayanan Publik Berdampak” tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan arah kebijakan dan memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti, menyebut forum ini penting untuk membangun komitmen bersama dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi yang terukur dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kita memperkuat sinergi agar reformasi birokrasi berjalan lebih efektif, selaras, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Rakor tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan penguatan terkait evaluasi reformasi birokrasi, peningkatan kinerja pemerintahan, hingga strategi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan antara Biro Organisasi Provinsi Sumbar dan Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Sumbar. Kesepakatan itu menjadi landasan percepatan reformasi birokrasi yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi hasil demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Sumatera Barat. (*)
