PADANG | mimbar-minangnews.com — Upaya memperkuat harmoni di tengah keberagaman kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, resmi melantik Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumbar periode 2025–2031 di Aula Kantor Gubernur, Minggu (3/5/2026).
Pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial. Di hadapan jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, Mahyeldi menekankan bahwa FPK memiliki peran strategis sebagai penjaga kohesi sosial di tengah dinamika masyarakat yang kian beragam.
“Hari ini bukan hanya pelantikan, tetapi momentum memperkuat komitmen menjaga persatuan. Keberagaman harus kita rawat dan jadikan kekuatan, bukan sumber perpecahan,” tegas Mahyeldi.
Ia mengingatkan, Sumatera Barat sejatinya memiliki fondasi sosial yang kokoh melalui nilai adat dan kearifan lokal. Namun di era globalisasi yang penuh tantangan, potensi perbedaan tetap harus dikelola secara bijak agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Dalam konteks itulah, FPK diharapkan hadir sebagai ruang dialog dan jembatan komunikasi antar kelompok masyarakat.
“FPK harus menjadi perekat, bukan sekadar simbol. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi dipadukan,” ujarnya menegaskan.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya falsafah Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai landasan menjaga keseimbangan antara nilai adat dan agama. Prinsip musyawarah dan saling menghormati dinilai sebagai kekuatan utama dalam merawat persatuan.
Sementara itu, Ketua FPK Sumbar, Maman Sudarman, menyebut kepengurusan yang baru dilantik merupakan cerminan nyata keberagaman di Ranah Minang. FPK Sumbar saat ini melibatkan perwakilan dari 32 etnis yang hidup berdampingan di wilayah tersebut.
“FPK adalah ruang strategis untuk menjaga persatuan sekaligus membangun dialog yang sehat antar masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen untuk memperluas peran FPK hingga ke tingkat kabupaten dan kota, serta aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan membantu penyelesaian konflik di tengah masyarakat.
Dengan kepengurusan baru ini, FPK Sumbar diharapkan semakin solid dalam menjalankan fungsi sebagai perekat kebangsaan—menguatkan harmoni, merawat keberagaman, dan menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. (*)
