Padang | mimbar-minangnews.com — Persoalan infrastruktur dasar masih menjadi keluhan utama warga dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, S.T., M.T, di Mushalla Ar Rahman Green Farensa 4 RT 03 RW 04, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Minggu (3/5/2026).
Dalam reses pertemuan kedua tersebut, warga secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari jalan rusak, minimnya penerangan, hingga krisis air bersih dan ancaman banjir.
H. Rusdi yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Kota Padang menegaskan, reses menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bahan perjuangan di parlemen.
“Reses ini adalah agenda rutin DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan perjuangkan sesuai mekanisme yang ada,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Lurah Pangambiran Ampalu Nan XX Milhama, SE., MM, perwakilan kecamatan, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasi.
Dalam sesi dialog, warga Green Farensa mengungkapkan kebutuhan mendesak terkait pemekaran RT guna meningkatkan akses informasi dan pelayanan. Selain itu, mereka juga meminta pemasangan lampu penerangan jalan serta perbaikan jalan lingkungan yang dinilai sudah tidak layak.
Keluhan serupa juga datang dari warga Green Farensa 3 yang menyoroti tingginya risiko banjir akibat kedekatan permukiman dengan aliran sungai. Mereka mengusulkan pembangunan tanggul atau bendungan sebagai langkah antisipasi.
“Jarak rumah kami dengan sungai hanya sekitar 6 sampai 10 meter. Saat hujan deras, kami sangat khawatir banjir,” ungkap salah seorang warga.
Sementara itu, warga Green Farensa 1 mengeluhkan sulitnya akses air bersih dan mendesak adanya jaringan PDAM yang menjangkau kawasan mereka. Perbaikan jalan masuk permukiman juga menjadi prioritas yang diharapkan segera direalisasikan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Rusdi menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan kebutuhan warga, khususnya terkait infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami. Infrastruktur, penerangan, air bersih, hingga pengendalian banjir adalah kebutuhan mendasar masyarakat yang harus segera mendapat perhatian,” ujarnya.
Reses ini menjadi cerminan nyata bahwa kebutuhan dasar masyarakat di tingkat lingkungan masih membutuhkan perhatian serius, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Padang. (*)
