PADANG, MMNEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui optimalisasi pemanfaatan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp534 miliar. Langkah strategis ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana di daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten/Kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota penerima dana rehabilitasi.
Mahyeldi menegaskan bahwa tambahan TKD merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta bergerak cepat dalam merealisasikan setiap program yang telah direncanakan.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Selain percepatan pelaksanaan program, gubernur juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perencanaan, menetapkan skala prioritas pembangunan, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, keterbukaan informasi kepada publik menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan.
Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, menyampaikan bahwa seluruh tambahan TKD bagi daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026. Pemerintah daerah diminta segera merealisasikan anggaran tersebut karena diperuntukkan khusus bagi percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan mitigasi bencana.
Fernando juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino, sehingga penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, tetapi berbasis perencanaan yang matang.
Apresiasi turut disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga. Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumatera Barat tercatat sebagai salah satu dari tiga provinsi dengan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tercepat di Indonesia. Bahkan, rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen, sehingga sebagian besar kawasan pertanian kembali memasuki musim tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat menerima sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan sejak Februari hingga April 2026. Khusus Pemprov Sumbar memperoleh alokasi Rp534 miliar yang dikelola oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar berada pada Dinas PSDA, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya.
Dengan percepatan realisasi anggaran tersebut, Pemprov Sumbar optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga masyarakat segera merasakan manfaat pembangunan dan aktivitas ekonomi dapat kembali pulih secara optimal.
(MMNEWS | Sumber: Adpim Setdaprov Sumbar)
