Oleh: Labai Korok
BUDIMANNEWS.COM – Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan sejumlah daerah lainnya, hingga kini masih bergelut dengan dampak bencana alam. Proses pemulihan pascabencana belum sepenuhnya selesai, sementara ancaman bencana baru masih terus membayangi.
Provinsi ini berada di kawasan rawan gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, serta aktivitas vulkanik Gunung Marapi, Singgalang, dan Talang. Kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian utama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Menurut penulis, momentum munculnya penolakan masyarakat terhadap pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya ruas Sicincin–Bukittinggi, perlu dijadikan bahan evaluasi. Pembangunan jalan tol dinilai cukup dilanjutkan hingga Padang Panjang dari arah Padang, sementara dari arah Riau cukup sampai Kota Payakumbuh.
Di sisi lain, rencana pembangunan jalan tol yang melintasi Kabupaten Agam dan Tanah Datar justru memicu gelombang penolakan masyarakat di berbagai nagari. Penolakan tersebut dinilai semakin meluas dan muncul hampir di setiap wilayah yang masuk dalam rencana trase.
Setelah sebelumnya warga Nagari Kubang Putiah dan Nagari Batagak di Kabupaten Agam menyampaikan penolakan, kini masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, juga menyatakan sikap serupa.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat masyarakat yang digelar di Jorong Baruah, Nagari Pandai Sikek, Sabtu (18/7). Sejumlah spanduk penolakan juga dipasang sebagai bentuk penyampaian aspirasi warga.
Masyarakat mengaku khawatir terhadap dampak jangka panjang apabila trase Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi tetap melewati wilayah mereka. Kekhawatiran itu meliputi potensi hilangnya lahan produktif, perubahan lingkungan, hingga dampak terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Hingga kini, penolakan terhadap proyek tersebut masih terus berkembang di sejumlah nagari yang masuk dalam rencana pembangunan.
Menurut penulis, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat serta mempertimbangkan kembali pembangunan jalan tol yang melintasi Agam dan Tanah Datar. Di tengah kondisi Sumatera Barat yang masih rentan terhadap bencana, alokasi anggaran dinilai lebih tepat diarahkan untuk percepatan pemulihan korban bencana, pembangunan hunian yang layak, penguatan infrastruktur mitigasi, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Sudah saatnya kebijakan pembangunan disusun dengan mengedepankan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat. Bagi penulis, keselamatan warga, pemulihan pascabencana, dan penguatan sistem mitigasi merupakan prioritas yang lebih penting dibandingkan melanjutkan pembangunan jalan tol di wilayah yang masih menghadapi penolakan masyarakat.
Tulisan ini merupakan opini penulis. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak selalu mencerminkan sikap redaksi BUDIMANNEWS.COM.
