PADANG, MMNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (20/7/2026). Persetujuan tersebut menjadi penutup proses pembahasan yang berlangsung intensif antara legislatif dan eksekutif.
Di balik pengesahan itu, DPRD tidak hanya memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tetapi juga menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda dilakukan secara menyeluruh sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan administrasi, melainkan tolok ukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional serta dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat sepanjang tahun 2025, DPRD menilai kinerja fiskal pemerintah daerah tetap menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 99,03 persen, sementara realisasi belanja mencapai 94,59 persen. Capaian tersebut semakin diperkuat dengan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Meski demikian, DPRD mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri. Optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan efektivitas belanja, serta penguatan kualitas program pembangunan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan Ranperda. Ia menilai dinamika pembahasan yang berlangsung terbuka, kritis, dan konstruktif merupakan wujud kemitraan yang sehat antara pemerintah daerah dan DPRD.
Mahyeldi juga memastikan seluruh rekomendasi dan masukan yang disampaikan DPRD akan menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mempercepat pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus memperkuat transparansi, menjaga stabilitas fiskal, dan menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah.
(MMNEWS)
