PADANG | mimbar-minangnews.com — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menerima audiensi jajaran Kodim 0312/Padang di Istana Gubernuran, Senin (11/5/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana penelitian Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI terkait penguatan penanganan bencana di Sumatera Barat.
Dalam audiensi itu, Gubernur Mahyeldi didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, Mursalim. Sementara rombongan TNI dipimpin Dandim 0312/Padang, Kolonel Inf Ferry Adianto, bersama Kazidam I/Bukit Barisan Kolonel Czi Akhmad Safari dan Dansat Hantai Kodaeral Kolonel Laut (P) Cahay Pamungkas.
Kolonel Inf Ferry Adianto menjelaskan, penelitian tersebut merupakan bagian dari program strategis Sesko TNI yang akan menitikberatkan pada evaluasi pola penanganan bencana, termasuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian saat menghadapi bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar beberapa waktu lalu.
“Penelitian ini berkaitan dengan penanganan bencana kemarin, ketika TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian terlibat langsung dalam penanganan di lapangan. Kami ingin meneliti apakah pola yang digunakan sudah optimal atau masih memerlukan penyempurnaan,” ujarnya.
Selain mengevaluasi pola penanganan bencana, penelitian tersebut juga akan mengkaji sistem pertahanan semesta di Sumbar, mulai dari kesiapan sumber daya manusia hingga dukungan sarana dan prasarana daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Menanggapi hal itu, Gubernur Mahyeldi memaparkan kondisi geografis Sumatera Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya di kawasan Bukit Barisan.
Menurut Mahyeldi, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi sebelumnya dipicu oleh kiriman air dari sejumlah gunung, seperti Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikat, yang membawa material batuan ke kawasan permukiman warga serta lahan pertanian.
“Akumulasi curah hujan yang tinggi serta kondisi tanah yang sudah jenuh air menjadi pemicu utama terjadinya bencana di sejumlah wilayah Sumbar,” jelas Mahyeldi.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat menetapkan status tanggap darurat saat bencana terjadi guna memastikan keselamatan masyarakat serta mempercepat koordinasi penanganan di lapangan.
“Pertimbangan utamanya adalah keselamatan warga. Saat kejadian meluas di beberapa titik strategis, tidak boleh ada keterlambatan dalam komando,” tegasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem mitigasi dan penanganan bencana di Sumatera Barat melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih terintegrasi.
(adpsb/cen/bud)
