PADANG, MMNews – Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Padang bergerak cepat mengantisipasi potensi gejolak harga bahan pokok dan gangguan distribusi energi yang dapat membebani masyarakat. Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (7/5/2026), pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pasokan agar kebutuhan warga tetap terpenuhi.
Pertemuan strategis yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, itu dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Bulog, BPS, Pertamina, hingga jajaran OPD terkait. Agenda utama adalah merumuskan langkah cepat menghadapi lonjakan permintaan jelang Iduladha, sekaligus mengantisipasi ancaman terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, Pemko Padang menyoroti fluktuasi harga cabai yang masih menjadi perhatian, meski harga ayam dan telur dilaporkan mulai stabil. Namun sorotan terbesar justru tertuju pada distribusi energi, khususnya LPG subsidi 3 kilogram dan BBM biosolar.
Maigus Nasir mengingatkan keras soal dugaan penyalahgunaan LPG subsidi yang berpotensi mengganggu pasokan bagi masyarakat kecil.
“Jika distribusi LPG subsidi tidak diawasi ketat, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang memang berhak. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegasnya.
Tak hanya itu, antrean panjang biosolar di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian pemerintah karena mulai mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi warga. Pemko Padang mendesak transparansi distribusi kuota BBM, terutama untuk memastikan nelayan dan sektor produktif tetap mendapatkan haknya.
Menurut Maigus, ada tiga faktor utama yang berpotensi menekan stabilitas ekonomi Kota Padang dalam waktu dekat. Pertama, ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, yang berdampak pada harga minyak dunia dan biaya transportasi. Kedua, lonjakan permintaan hewan kurban serta kebutuhan pangan pokok menjelang Iduladha. Ketiga, fluktuasi harga energi yang dapat memicu kenaikan biaya distribusi barang.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemko Padang juga terus memperkuat ketahanan pangan rumah tangga melalui program Urban Farming bekerja sama dengan Bank Indonesia. Program tersebut disebut telah melibatkan ratusan kepala keluarga, khususnya komunitas majelis taklim, untuk mendorong kemandirian pangan keluarga.
“Kalau masyarakat bisa menanam kebutuhan dapur sendiri, tekanan akibat gejolak harga bisa ditekan. Ini bagian dari solusi jangka panjang,” ujar Maigus.
Melalui rapat tingkat tinggi tersebut, TPID Kota Padang menegaskan kesiapan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kestabilan harga, memastikan distribusi energi tetap lancar, dan menjamin masyarakat dapat menyambut Iduladha dengan tenang tanpa dihantui kelangkaan kebutuhan pokok. (*)
