Banda Aceh, mimbar-minangnews.com — Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah I (Raker Komwil I) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada 19–22 April 2026. Forum ini menjadi ajang strategis bagi pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan kebijakan, serta merumuskan langkah konkret dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan.
Kehadiran delegasi Kota Padang diawali dengan agenda Welcome Dinner di Balee Meuseuraya Aceh (BMA), Minggu (19/4/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian forum sekaligus ruang silaturahmi antar kepala daerah dan perwakilan pemerintah kota yang tergabung dalam Komwil I APEKSI.
Raker Komwil I APEKSI tahun ini diikuti oleh 21 pemerintah kota anggota, dengan fokus pembahasan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan berbasis inovasi daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah berbagi praktik terbaik (best practices) antar daerah dalam menghadapi dinamika urbanisasi dan tekanan ekonomi global.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan pentingnya momentum Raker sebagai ruang konsolidasi dan pertukaran gagasan yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Ia menyebut, sinergi antar kota menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Melalui forum APEKSI ini, kita tidak hanya bertukar pengalaman, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif dan inovatif,” ujarnya.
Maigus juga menambahkan bahwa Kota Padang terus mendorong berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta siap berkolaborasi dengan kota lain untuk menciptakan solusi yang adaptif terhadap tantangan masa depan.
Raker Komwil I APEKSI 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh seluruh pemerintah kota anggota, sekaligus memperkuat posisi APEKSI sebagai mitra penting pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan di Indonesia. (*).
