Padang, mimbar-minangnews.com — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy, mendorong kabupaten/kota di Sumbar untuk meniru model kerja sama Business to Government (B2G) yang telah dijalankan Pemerintah Kota Pariaman bersama PT Food Station Tjipinang Jaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Vasko, pola kerja sama tersebut terbukti efektif dalam memperluas akses pasar bagi komoditas pangan unggulan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Sumbar.
“Kota Pariaman sudah melangkah lebih maju. Kerja samanya bukan lagi antar kepala daerah, tetapi langsung dengan perusahaan daerah di ibu kota negara. Kita berharap model ini dapat direplikasi oleh daerah lain sebagai langkah strategis dan progresif dalam meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Vasko di Padang, Rabu (15/4/2026).
Ia menilai, sebagian besar daerah di Sumbar memiliki potensi besar di sektor pangan yang dapat dikembangkan melalui skema kerja sama serupa. Komoditas seperti beras, bawang, dan ikan dinilai memiliki peluang pasar yang luas, terutama untuk wilayah dengan keterbatasan lahan pertanian namun memiliki kapasitas fiskal yang kuat.
“Kita di Sumbar punya keunggulan produksi pangan. Sementara daerah lain tidak semuanya memiliki sumber daya serupa, tetapi mereka memiliki kekuatan fiskal. Ini peluang pasar yang harus kita tangkap melalui kerja sama yang konkret,” jelasnya.
Lebih lanjut, Vasko menegaskan bahwa pembangunan jembatan distribusi antar daerah menjadi kunci dalam memastikan produk pangan masyarakat terserap secara optimal. Dengan distribusi yang terintegrasi, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani serta pelaku usaha sektor pangan di Sumbar.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam penandatanganan nota kesepahaman antara PT Food Station Tjipinang Jaya dan Pemerintah Kota Pariaman pada Senin (13/4/2026), menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan DKI Jakarta sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain.
“Kebutuhan beras DKI Jakarta per bulan mencapai 80 ribu ton. Kebutuhan ikan, daging, dan komoditas pangan lainnya juga sangat besar. Kami memiliki kapasitas fiskal, tetapi tidak memiliki lahan pertanian, sehingga pasokan dari daerah menjadi sangat penting,” ungkap Rano.
Ia berharap kerja sama tersebut menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan pangan DKI Jakarta sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi daerah produsen seperti Sumatera Barat. (adpsb/busan/bud)
