PADANG, MMNEWS — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengusulkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan target pendapatan daerah mencapai Rp6,61 triliun. Penguatan fiskal tersebut diikuti lonjakan belanja modal hampir dua kali lipat sebagai upaya mempercepat pembangunan, pemulihan ekonomi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Rancangan Perubahan APBD 2026 itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026).
Mahyeldi mengatakan, perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan pembangunan sepanjang tahun. Penyesuaian antara lain berkaitan dengan penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta perubahan transfer ke daerah.
“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Mahyeldi.
Penyusunan Perubahan APBD 2026, menurut Mahyeldi, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 serta KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati Pemprov bersama DPRD Sumbar pada 14 Agustus 2026.
Pendapatan Naik Rp315,84 Miliar
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah mengalami kenaikan Rp315,84 miliar atau 5,02 persen, dari semula Rp6,29 triliun menjadi Rp6,61 triliun.
Sementara itu, belanja daerah diusulkan meningkat dari Rp6,40 triliun menjadi Rp6,97 triliun, atau bertambah sekitar Rp570,01 miliar.
Sorotan utama terdapat pada belanja modal. Alokasinya melonjak dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar, atau meningkat 99,94 persen.
Lonjakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan fisik dan infrastruktur, mempercepat pemulihan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Adapun belanja operasi direncanakan sebesar Rp4,87 triliun, sedangkan belanja transfer mencapai Rp1,13 triliun.
Ekonomi Sumbar Mulai Pulih
Penguatan belanja pembangunan dilakukan ketika perekonomian Sumbar menunjukkan tren pemulihan setelah mengalami tekanan akibat bencana alam pada akhir 2025.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tercatat tumbuh 5,02 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 1,89 persen.
Pemulihan tersebut antara lain ditopang kembali bergeraknya sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta investasi.
Pemprov Sumbar tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,70 persen, dengan mengandalkan stimulus fiskal serta percepatan pelaksanaan program dan proyek strategis daerah.
“Pemulihan ekonomi ini harus kita jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” kata Mahyeldi.
SiLPA Rp284,66 Miliar
Dari sisi pembiayaan, Pemprov Sumbar merencanakan pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar. Angka tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp92 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
Mahyeldi mengatakan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Sumbar.
Dalam rancangan awal masih terdapat selisih yang harus diselesaikan sehingga struktur Perubahan APBD 2026 nantinya berada dalam posisi berimbang dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Pemprov Sumbar bersama DPRD, lanjut Mahyeldi, akan menjaga arah kebijakan fiskal agar tetap berorientasi pada keberlanjutan pembangunan, pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan peningkatan pendapatan serta lonjakan belanja modal, Perubahan APBD Sumbar 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi menjadi instrumen untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan di Sumatera Barat.
MMNEWS
Editor: Tim Redaksi
Sumber: Adpim Setdaprov Sumbar (adpsb/cen/bud)
