Mahyeldi: Jabatan Bukan Sekadar Posisi, tetapi Amanah untuk Memberikan Manfaat Lebih Besar
PADANG, MMNEWS — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Istana Gubernuran, Rabu (2/9/2026).
Pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan. Mahyeldi memberikan pesan tegas kepada para pejabat yang baru dilantik: jangan hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir di tengah masyarakat, membaca persoalan lebih cepat, dan menghadirkan solusi nyata.
“Jabatan adalah amanah. Jadi mesti dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat lebih banyak dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Enam Pejabat Bergeser, Perkuat Mesin Pemprov Sumbar
Enam pejabat yang dilantik menempati sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemprov Sumbar.
Yozawardi Usama Putera dipercaya sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan, setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Adib Alfikri dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum, sebelumnya menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
Sementara Medi Iswandi mendapat amanah sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), setelah sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum.
Selanjutnya, Tasliatul Fuaddi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Mahdianur dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sedangkan Kuartini Deti Putri dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar.
Mahyeldi menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan sekaligus penguatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar. Pengisian dan rotasi JPT Pratama dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kinerja, potensi, integritas, dan kebutuhan organisasi.
Pemimpin Harus Memberi Contoh, Bukan Sekadar Perintah
Mahyeldi mengingatkan, pejabat pimpinan tinggi tidak cukup hanya piawai menyelesaikan pekerjaan administratif. Seorang pemimpin juga harus menjadi contoh bagi jajaran yang dipimpinnya.
Keteladanan itu, menurut Mahyeldi, harus terlihat dari integritas, kedisiplinan, kejujuran, etos kerja hingga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Seorang pemimpin harus memberikan contoh sebelum memberikan perintah. Kalau kita ingin bawahan disiplin, kita harus terlebih dahulu menunjukkan kedisiplinan. Kalau kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, maka pimpinan harus menjadi orang pertama yang memberikan pelayanan dengan baik,” tegas Mahyeldi.
Jangan Tunggu Masyarakat Mengeluh
Pesan yang lebih tajam disampaikan Mahyeldi terkait kepekaan pejabat terhadap persoalan di lapangan. Ia meminta pejabat yang baru dilantik tidak terjebak pada rutinitas birokrasi dan hanya menunggu laporan masuk.
Pejabat, katanya, harus mampu mendeteksi persoalan sejak dini dan bergerak mencari penyelesaian sebelum masalah berkembang semakin besar.
“Jangan menunggu persoalan membesar, jangan menunggu masyarakat mengeluh, dan jangan menunggu pimpinan meminta baru kita bergerak. Seorang pemimpin harus mampu melihat persoalan lebih awal dan mengambil langkah yang diperlukan,” katanya.
Dari PORPROV, Nagari Creative Hub hingga Persoalan Sampah
Mahyeldi juga memberikan penekanan khusus terhadap pekerjaan rumah masing-masing pejabat.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Kepala BPSDM dituntut meningkatkan kualitas pembinaan dan kompetensi aparatur sipil negara.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mendapat tugas memperkuat pembinaan generasi muda sekaligus mengawal persiapan PORPROV dan pembangunan GOR.
Sementara Kepala DPMD diminta memperkuat pembangunan berbasis nagari, termasuk melalui pengembangan Nagari Creative Hub (NCH).
Perhatian khusus diberikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mahyeldi mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Salah satu pekerjaan yang harus segera mendapat perhatian adalah persoalan pengelolaan sampah.
“Terutama untuk persoalan pengelolaan sampah, itu harus menjadi perhatian serius agar segera ada solusi konkretnya,” tegas Mahyeldi.
Rotasi Bukan Soal Pribadi
Mahyeldi menegaskan, rotasi dan mutasi merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, setiap pejabat diminta melihat perpindahan jabatan dalam perspektif kebutuhan organisasi, bukan kepentingan personal.
Kepentingan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan Sumatera Barat, menurutnya, harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
Mengakhiri arahannya, Mahyeldi meminta enam pejabat tersebut segera beradaptasi dengan tugas baru, membangun komunikasi dengan jajaran, mendengarkan masukan bawahan serta turun langsung memahami persoalan masyarakat.
Pesannya jelas: jabatan baru harus diikuti kecepatan bekerja, keberanian mengambil solusi, dan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat.
MMNEWS — Mimbar Minang News
Diolah dari rilis Adpim Setdaprov Sumbar (adpsb/rmz/bud).
