Padang, mimbar-minangnews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan langkah serius dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui optimalisasi pendekatan klaster berbasis kolaborasi lintas sektor. Komitmen ini disampaikan Sekretaris Daerah, Arry Yuswandi, saat membuka Workshop Pertemuan Lintas Sektoral Pendukung Klaster Penanggulangan Bencana di The ZHM Premiere Hotel Padang, Selasa (21/04/2026).
Dalam arahannya, Arry menegaskan bahwa karakter bencana di Sumbar yang kompleks dan berulang menuntut pendekatan yang tidak lagi sektoral, melainkan terintegrasi, responsif, dan berbasis kolaborasi multipihak.
Ia mengingatkan tragedi bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Dampaknya tidak hanya merenggut ratusan nyawa, tetapi juga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
“Data menunjukkan 264 korban meninggal dunia, 72 orang hilang, dan lebih dari 10 ribu warga mengungsi. Ini bukan sekadar angka, tetapi peringatan bahwa sistem kita harus diperkuat secara menyeluruh,” tegasnya.
Menurut Arry, penanganan bencana tidak bisa lagi berjalan parsial. Diperlukan orkestrasi yang jelas, sistematis, dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga mitra pembangunan.
Sejalan dengan kebijakan nasional melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemprov Sumbar mendorong implementasi pendekatan klaster sebagai strategi utama untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, baik pada fase pra-bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.
Namun, ia tidak menutup mata terhadap berbagai kendala di lapangan. Mulai dari fungsi klaster yang belum optimal, pembagian peran yang masih kabur, hingga lemahnya mekanisme koordinasi antar sektor.
“Workshop ini harus menjadi titik balik. Kita ingin melahirkan pemahaman bersama, memperkuat sinergi lintas sektor, dan menyusun rencana aksi yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dijalankan,” ujarnya.
Arry juga menegaskan posisi strategis pemerintah provinsi sebagai motor penggerak yang mengorkestrasi seluruh elemen agar kebijakan penanggulangan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia mengapresiasi kolaborasi yang terbangun, termasuk kontribusi Plan International Indonesia bersama platform Sumbar Pulih, yang dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ketangguhan daerah.
“Sinergi adalah kunci. Tanpa kolaborasi yang solid, mustahil kita bisa menghadapi kompleksitas bencana di daerah ini,” tegasnya lagi.
Melalui forum ini, Pemprov Sumbar menargetkan lahirnya struktur koordinasi klaster yang lebih tegas, pembagian peran yang jelas antar pihak, serta rencana aksi yang terukur dan berkelanjutan.
“Pendekatan klaster ini harus menjadi sistem, bukan sekadar wacana. Kita ingin Sumatera Barat benar-benar tangguh dalam menghadapi bencana,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur BPBD Sumatera Barat, BPBD kabupaten/kota, OPD, TNI/Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta relawan kebencanaan. (adpsb/rmz/bud)
