PADANG, Mimbar-minangnews.com — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang inklusif dengan menyerap langsung aspirasi penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Rabu 08/04/226.
Dalam pertemuan tersebut, Muhidi berdialog dengan perwakilan disabilitas yang menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari aksesibilitas fasilitas publik hingga kebutuhan dukungan kebijakan yang lebih berpihak.
Ia menekankan bahwa seluruh aspirasi yang diterima tidak akan berhenti sebagai catatan semata, tetapi akan dikawal dalam proses penyusunan RKPD 2027 agar benar-benar terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Aspirasi ini akan kita dorong masuk dalam perencanaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata penyandang disabilitas,” ujar Muhidi.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.
Muhidi juga menegaskan bahwa sinkronisasi dengan kebijakan nasional penting, namun yang lebih utama adalah memastikan setiap program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Sumbar dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkeadilan, partisipatif, dan inklusif di Sumatera Barat. (*)
