Padang, mimbar-minangnews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan arah pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi berbasis investasi. Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2027 di Auditorium Gubernuran, Rabu (8/4/2026).
“Dengan semangat Serempak Bergerak, kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Itulah yang akan kita wujudkan pada tahun 2027 melalui transformasi ekonomi berbasis investasi,” ujar Mahyeldi.
Gubernur menegaskan, pendekatan pembangunan ke depan tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan harus kolaboratif, adaptif, dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, strategi pembangunan Sumbar akan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu hilirisasi agroindustri, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi hijau, serta digitalisasi UMKM. Selain itu, aspek mitigasi bencana menjadi fondasi penting dalam seluruh perencanaan pembangunan.
“Kita ingin membangun ekonomi yang kuat, inklusif, dan tangguh terhadap risiko,” tegasnya.
Mahyeldi juga menyebut tahun 2027 sebagai momentum penting dalam mendorong peningkatan investasi di Sumatera Barat.
“Kunci keberhasilan kita adalah kolaborasi. Saatnya kita bergerak bersama untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar berdampak bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Medrilzam, mendorong Pemprov Sumbar untuk mulai mengoptimalkan diversifikasi sumber-sumber ekonomi baru agar tidak bergantung pada sektor tertentu.
“Kita perlu melakukan diversifikasi sumber ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini pertumbuhan ekonomi Sumbar masih didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu, daerah didorong untuk mulai mengembangkan sektor lain guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang.
Menurutnya, Sumbar tidak boleh hanya berfokus pada produksi bahan mentah, tetapi harus mampu menghasilkan produk turunan bernilai tambah. Selain mendukung program hilirisasi nasional, langkah ini juga akan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
(adpsb/nov/bud)
