Padang, mimbar-minangnews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar untuk melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa evaluasi tersebut penting guna memastikan kualitas perencanaan, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat kualitas perencanaan, konsistensinya dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Sumbar, bersama Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/4/2026).
Mahyeldi menambahkan, berbagai masukan dan rekomendasi strategis dari BPKP menjadi bahan penting dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemprov Sumbar dan BPKP agar pembangunan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pengawasan dari BPKP sangat diperlukan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap program prioritas, khususnya dalam upaya pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana. Hal ini mengingat Sumatera Barat merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.
“Kita perlu memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sumbar membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan BPKP dalam proses evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas program strategis daerah melalui pengawasan yang adaptif dan kolaboratif.
“Dalam LED Semester II Tahun 2025, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian kami, yaitu keberlanjutan produksi pangan, infrastruktur dan distribusi pangan, serta intervensi cadangan pangan untuk stabilisasi harga. Sejumlah rekomendasi telah kami sampaikan sebagai bahan evaluasi,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa secara umum capaian pembangunan Sumatera Barat sudah cukup baik dan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran BPKP, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
(adpsb/nov/bud)
