PADANG, mimbar-minangnews.com – DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan dua agenda sekaligus pada Senin (6/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Lantai II, Jalan Baginda Aziz By Pass, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji.
Adapun dua agenda yang dibahas yakni penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap LKPJ Tahun 2025 serta penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub. Turut hadir Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar bersama anggota DPRD lainnya.
Dari pihak Pemerintah Kota Padang, hadir Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Plt Sekda Raju Minrofa Caniago, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaian pendapat akhir, hampir seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap LKPJ Tahun 2025. Meski demikian, masing-masing fraksi tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis.
Salah satunya Fraksi Partai NasDem yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, fraksi ini juga mendorong penguatan penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan digitalisasi, serta pengembangan sektor unggulan seperti UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Fraksi NasDem juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan mitigasi bencana, serta penguatan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi. Tak kalah penting, mereka meminta peningkatan pengawasan internal, efektivitas perencanaan program, serta penguatan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, yang telah melakukan pembahasan secara komprehensif bersama OPD.
Ia menegaskan bahwa berbagai masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kinerja ke depan.
“Masukan dan tanggapan yang diberikan DPRD akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah,” ujar Fadly Amran.
Fadly juga mengakui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 belum sepenuhnya berjalan sempurna. Oleh karena itu, ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
“LKPJ ini bukan hanya laporan kinerja, tetapi juga menjadi alat evaluasi dan dasar perencanaan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya,” tambahnya.
Dengan disetujuinya LKPJ Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjadikan rekomendasi DPRD sebagai pijakan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. (ADV)
