Jakarta — Mimbar-minangnews.com — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina, menilai wacana kebijakan Work From Home (WFH) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang didorong oleh Prabowo Subianto dapat menjadi solusi jangka pendek dalam merespons potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.
Namun demikian, Nevi menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih komprehensif dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar, khususnya di kota-kota besar. Oleh karena itu, penerapan WFH secara terbatas dan terukur berpotensi memberikan penghematan energi yang signifikan. Selain itu, pengurangan mobilitas kendaraan juga dapat menekan kemacetan di wilayah metropolitan serta mengurangi beban biaya negara, terutama yang berkaitan dengan BBM bersubsidi dan penggunaan kendaraan dinas.
“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu, terutama saat negara menghadapi tekanan energi akibat konflik global. Kebijakan ini memberi fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’ dalam mengelola konsumsi energi nasional,” ujar Nevi.
Meski demikian, politisi PKS tersebut mengingatkan bahwa kebijakan WFH memiliki sejumlah keterbatasan. Tidak semua sektor ekonomi dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh, seperti sektor industri, transportasi, perdagangan, serta berbagai layanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik. Selain itu, pada beberapa institusi, produktivitas dan koordinasi kerja berpotensi terdampak apabila sistem ini tidak diatur dengan baik.
Nevi juga menyoroti potensi dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja kantoran.
Karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan penghematan BBM tidak boleh berhenti pada langkah jangka pendek. Pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional yang saat ini masih berada pada kisaran 21 hingga 25 hari, serta mempercepat diversifikasi energi.
“Fokus kebijakan tidak boleh hanya pada slogan penghematan BBM, tetapi harus diarahkan pada penurunan konsumsi energi yang terukur per sektor. Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi nasional, mendiversifikasi sumber impor, mengoptimalkan kilang, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan, biofuel, dan elektrifikasi transportasi,” tegasnya.
Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menambahkan bahwa kondisi pasokan BBM nasional saat ini relatif aman, termasuk menjelang Idul Fitri, dengan cadangan berbagai jenis BBM yang masih berada pada kisaran lebih dari tiga minggu hingga lebih dari satu bulan.
“Langkah antisipatif tetap diperlukan agar Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika global di masa depan,” tutup Nevi Zuairina.
