Padang| mimbar-minangnews.com — Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, menyoroti masih banyaknya ruas jalan rusak di berbagai wilayah Sumatera Barat. Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan guna mempercepat perbaikan infrastruktur.
Menurut Doni, selama ini penanganan infrastruktur masih banyak bergantung pada program R3P (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana), yang memang difokuskan untuk pemulihan daerah terdampak bencana.
“R3P diperuntukkan bagi wilayah terdampak bencana sebagai upaya pemulihan secara terstruktur. Namun persoalan jalan rusak ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum bencana terjadi,” ujar Doni, Minggu (3/5/2026) di Padang.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan di Sumbar menunjukkan tantangan serius: 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, ini bukan semata dampak bencana. Kita memang masih memiliki pekerjaan rumah besar di sektor infrastruktur,” tegasnya.
Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan
Doni mengakui, banyak jalan rusak yang tidak masuk kategori pascabencana sehingga belum tertangani secara maksimal melalui skema R3P.
“Di luar bencana, masih banyak jalan yang rusak. Ini menjadi tantangan karena tidak semuanya bisa dibiayai lewat R3P,” katanya.
Ia menambahkan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam percepatan perbaikan.
“Perbaikan jalan membutuhkan anggaran besar, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas. Maka perlu strategi prioritas dan dukungan tambahan,” jelasnya.
Inpres Jalan Daerah Jadi Peluang Strategis
Sebagai solusi, Doni mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah yang digagas pemerintah pusat.
“Program ini adalah peluang besar. Pemerintah daerah harus proaktif agar bisa mendapatkan dukungan pembiayaan dari pusat untuk mempercepat perbaikan jalan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan daerah, baik dalam perencanaan maupun pengusulan program.
“Kuncinya ada pada kesiapan. Jika perencanaan matang dan pengajuan tepat, maka peluang pendanaan bisa dimaksimalkan,” tambahnya.
Harapan Percepatan dan Pemerataan
Doni optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera Barat dapat dipercepat dan lebih merata.
“Kalau semua berjalan selaras, kita yakin perbaikan jalan bisa lebih cepat dan berkelanjutan, sehingga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat,” tutupnya. (***)
