PADANG, MMNEWS — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat langkah menuju pembangunan energi hijau. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan kesiapan daerahnya mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi rombongan Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Anggota DEN, Satya Widya Yudha, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan itu menjadi momentum penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan sektor energi, khususnya terkait implementasi serta revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Sumatera Barat.
Mahyeldi menilai Sumbar memiliki modal besar untuk mengambil peran strategis dalam transisi menuju energi bersih. Potensi energi terbarukan tersebar di berbagai daerah, mulai dari panas bumi, tenaga air, tenaga surya, panas permukaan laut hingga energi gelombang laut.
“Sumatera Barat memiliki potensi energi yang sangat besar. Ini harus kita optimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Mahyeldi.
Panas Bumi Jadi Potensi Unggulan
Salah satu kekuatan utama Sumbar adalah energi panas bumi dengan potensi yang diperkirakan mencapai sekitar 2.000 megawatt.
Menurut Mahyeldi, besarnya potensi tersebut perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur, kepastian kebijakan dan investasi, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.
Kawasan strategis seperti Teluk Tapang juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan guna mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas energi. Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, terus membuka ruang kerja sama agar potensi energi daerah tidak berhenti sebagai sumber daya semata, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kita ingin pembangunan energi di Sumatera Barat tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sumbar Dorong Konsep “Green Province”
Keseriusan Sumbar mengembangkan energi ramah lingkungan juga dituangkan melalui konsep “Green Province”. Gagasan tersebut diarahkan untuk menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi daerah.
Konsep tersebut telah dipresentasikan kepada Bappenas dan DEN sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pembangunan Sumbar dengan kebijakan nasional.
Mahyeldi menegaskan, pengembangan energi terbarukan tidak boleh berjalan sendiri. Sektor energi harus terhubung dengan agenda strategis lain, terutama ketahanan pangan, investasi dan penguatan perekonomian daerah.
“Penguatan energi harus berjalan seiring dengan ketahanan pangan dan sektor strategis lainnya. Ini bagian dari kontribusi Sumbar dalam memperkuat ketahanan nasional,” tegas Mahyeldi.
DEN Soroti RUED hingga Subsidi Energi
Sementara itu, Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan kunjungan ke Sumbar merupakan bagian dari pembahasan sejumlah agenda strategis sektor energi sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurut Satya, DEN mendorong pelaksanaan kebijakan energi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, serta Perpres Nomor 73 Tahun 2023.
Salah satu agenda penting adalah implementasi dan revisi RUED Sumbar. DEN memberikan pendampingan agar dokumen tersebut benar-benar menjadi instrumen efektif dalam menentukan arah pembangunan dan kebutuhan energi daerah.
“Penugasan kita mengerjakan itu. Karena itu sudah ditunggu oleh Presiden,” kata Satya.
Selain RUED, DEN juga tengah mengkaji berbagai agenda nasional, termasuk penataan kebijakan subsidi energi. Satya menyebut subsidi BBM, LPG dan listrik perlu diarahkan semakin tepat sasaran tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Subsidi itu ada di beberapa komoditas, ada subsidi BBM, LPG dan listrik. Kuncinya ada di situ,” ujarnya.
Menurutnya, setiap kebijakan terkait penyesuaian harga energi juga perlu memperhitungkan kondisi masyarakat. Dukungan maupun bantalan fiskal menjadi penting agar perubahan harga di pasar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap masyarakat.
Pertemuan Pemprov Sumbar dan DEN tersebut mempertegas posisi energi sebagai salah satu sektor strategis pembangunan Sumatera Barat. Dengan potensi panas bumi hingga sekitar 2.000 MW serta sumber energi terbarukan lainnya, Sumbar memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam ketahanan energi nasional.
Targetnya bukan hanya menghadirkan pasokan energi yang lebih kuat, tetapi juga menjadikan energi hijau sebagai penggerak investasi, penciptaan nilai ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(adpsb/cen/bud)
Editor: MMNEWS
