PADANG, MMNEWS — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata ramah muslim tidak boleh berhenti pada pencapaian peringkat atau rating. Lebih dari itu, sektor pariwisata harus mampu menggerakkan ekonomi dan menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2026 di Istana Gubernuran, Kamis (27/8/2026).
Kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian penilaian untuk memotret sekaligus mengevaluasi kesiapan dan kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim di Sumatera Barat. Penilaian dilakukan Enhaii Halal Tourism Center Politeknik Pariwisata NHI Bandung bersama Crescent Rating dengan mengacu pada standar Global Muslim Travel Index (GMTI).
“Masalah rating itu nomor dua. Yang nomor satunya adalah bagaimana dampaknya kepada masyarakat, bagaimana masyarakatnya bergerak,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, meningkatnya kunjungan wisatawan harus menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Mulai dari sektor akomodasi, kuliner, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif hingga berbagai usaha jasa harus ikut tumbuh seiring berkembangnya pariwisata.
Karena itu, pembenahan destinasi menurutnya harus dilakukan secara konsisten dan diiringi peningkatan kesiapan masyarakat. Literasi aparatur pemerintah terkait pelayanan pariwisata ramah muslim juga dinilai menjadi bagian penting.
“Kita harapkan sebelum masyarakat memiliki kesadaran dan literasi yang cukup baik, tentu pejabat-pejabatnya terlebih dahulu harus memiliki literasi yang baik tentang itu,” katanya.
Sertifikasi Halal hingga Kebersihan Destinasi Jadi Perhatian
Dalam memperkuat ekosistem pariwisata ramah muslim, Mahyeldi meminta sertifikasi halal hotel, restoran, dan berbagai usaha yang telah memenuhi ketentuan ditampilkan secara jelas sehingga mudah dikenali wisatawan.
Pemprov Sumbar juga mendorong penguatan aspek kebersihan dan sanitasi, ketersediaan fasilitas ibadah, rumah potong hewan, juru sembelih halal (Juleha), serta kepastian kehalalan bahan pangan melalui koordinasi dengan BPJPH dan pelaku usaha.
Koordinator Tim Ahli IMTI, Sumaryadi, mengatakan penilaian IMTI 2026 dilakukan untuk melihat kondisi aktual pariwisata ramah muslim Sumbar berdasarkan standar GMTI.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki modal kuat, mulai dari komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi melalui Perda dan Pergub Pariwisata Halal, konektivitas penerbangan dengan Malaysia, hingga berbagai inovasi dalam pengembangan ekonomi dan pariwisata syariah.
“Sumatera Barat memiliki modal yang cukup kuat. Tinggal bagaimana beberapa aspek yang masih menjadi catatan ini kita perkuat bersama,” ujar Sumaryadi.
Sejumlah aspek yang dinilai masih perlu diperkuat di antaranya visibilitas sertifikasi halal pada hotel dan restoran, kebersihan sejumlah destinasi wisata, serta optimalisasi informasi digital untuk mempertemukan kebutuhan pelaku usaha terhadap bahan baku halal dengan pemasok.
BI: Pariwisata Ramah Muslim Perkuat Halal Value Chain
Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan, turut mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar terhadap pelaksanaan penilaian IMTI.
Menurutnya, pariwisata ramah muslim menjadi bagian penting dalam memperkuat halal value chain karena memiliki keterkaitan luas dengan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, budaya, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.
“Pengembangan pariwisata ramah muslim ini tidak akan bergerak signifikan tanpa dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, kemudian masyarakat. Sehingga sinergi ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani sama-sama,” katanya.
Dwi menyebut Sumbar, yang sebelumnya berada di peringkat kedua IMTI, memiliki peluang besar meningkatkan daya saingnya. Penguatan kualitas pariwisata ramah muslim Sumbar dinilai juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia dalam GMTI.
Mahyeldi Minta Catatan IMTI Segera Ditindaklanjuti
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah serta pemerintah kabupaten dan kota segera menindaklanjuti berbagai catatan Tim Penilai IMTI.
Ia mengingatkan, pembangunan pariwisata ramah muslim bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Seluruh perangkat daerah memiliki peran karena aparatur pemerintah turut menjadi bagian dari wajah pelayanan pariwisata Sumatera Barat.
“Walaupun ini leading sector-nya Dinas Pariwisata, tapi perangkat daerah lain juga punya peran untuk mensukseskan ini,” tegas Mahyeldi.
Ke depan, Pemprov Sumbar juga menyiapkan berbagai agenda untuk memperkuat daya tarik daerah sebagai destinasi wisata internasional. Di antaranya agenda olahraga antarnegara serumpun pada 2027 serta berbagai kegiatan terkait kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA).
Bagi Mahyeldi, seluruh program tersebut pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan utama: meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Jadi kita ingin pariwisata ini tumbuh, wisatawannya bertambah, tetapi yang paling penting masyarakat kita juga ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya,” pungkas Mahyeldi.
MMNEWS
Foto: Dok. Makopim/Ab
Sumber: adpsb/rmz/bud
