Padang — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peran Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di dalam serta sekitar kawasan hutan. Apresiasi tersebut disampaikan saat Kepala DPMD Sumbar, Ir. Yozarwardi Usama Putra, S.Hut., M.Si., IPU, melakukan kunjungan ke KKI Warsi pada Jumat, 23 Januari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Yozarwardi Usama Putra didampingi oleh Kasubag Keuangan DPMD Sumbar, Mohd. Farizd Aulia, S.STP., MM. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah yang fokus pada isu konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Yozarwardi menyampaikan bahwa KKI Warsi memiliki kontribusi nyata dalam menyuarakan aspirasi masyarakat adat serta kelompok marginal, khususnya dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Menurutnya, peran lembaga pendamping seperti KKI Warsi sangat penting untuk memastikan pembangunan desa tidak mengabaikan aspek lingkungan dan kearifan lokal.
“Pendampingan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan membutuhkan komitmen jangka panjang. KKI Warsi telah menunjukkan konsistensi dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yozarwardi.
KKI Warsi merupakan organisasi nonpemerintah yang dideklarasikan pada 27 Desember 1991 dan berkedudukan di Jambi, dengan wilayah kerja yang mencakup berbagai daerah di Indonesia. Organisasi ini dikenal aktif melakukan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan hak-hak masyarakat adat.
Fokus kerja KKI Warsi meliputi penyelamatan hutan tersisa yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta pendampingan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Selain itu, Warsi juga menaruh perhatian besar pada pemberdayaan masyarakat adat dan kelompok marginal, seperti Orang Rimba, Bathin Sembilan, masyarakat adat di Riau, Talang Mamak, Kalimantan Utara, hingga komunitas Punan.
Melalui kunjungan ini, DPMD Sumbar berharap terbangun kerja sama yang lebih erat dengan KKI Warsi, khususnya dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, berkeadilan, serta tetap menjaga kelestarian alam.
Kegiatan tersebut juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat nilai-nilai pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.
