JAKARTA, MMNEWS — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mendorong penguatan pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tersebut, Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Kuartini Deti Putri. Kegiatan ini diikuti 124 pimpinan daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa.
Bimtek tersebut bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan pengendalian perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Mahyeldi menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam.
“Pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan langkah konkret agar kebijakan pembangunan rendah karbon dapat diterapkan secara efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan perlu dikelola secara bijaksana. Penguatan kebijakan lingkungan dan penerapan pembangunan rendah karbon diharapkan mampu mendorong kemajuan ekonomi daerah tanpa mengabaikan keseimbangan ekosistem.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Nilai Ekonomi Karbon Harus Berdampak Nyata
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antarpemerintah diperlukan agar penerapan instrumen ekonomi karbon dapat disesuaikan dengan potensi daerah serta memberikan manfaat ekonomi dan ekologis yang nyata bagi masyarakat.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menambahkan bahwa penerapan Nilai Ekonomi Karbon harus bertumpu pada aksi nyata penurunan emisi gas rumah kaca.
Ia menegaskan, nilai ekonomi karbon bukan semata-mata instrumen ekonomi, melainkan bagian dari upaya bersama untuk menekan emisi dan memenuhi komitmen penanganan perubahan iklim.
Perkuat Kapasitas Daerah dan Peluang Pembiayaan Iklim
Dalam kegiatan tersebut, para kepala daerah memperoleh materi mengenai target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan Zero Waste Zero Emission (ZWZE), serta tata kelola perdagangan karbon, khususnya pada sektor limbah.
Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pencatatan melalui Sistem Registri Nasional (SRN) dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), sertifikasi penurunan emisi, hingga peluang pembiayaan iklim untuk mendukung program pembangunan rendah karbon di daerah.
Bagi Sumatera Barat, penguatan kapasitas tersebut menjadi peluang untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan, memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, pembangunan rendah karbon diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi, tetapi juga membuka peluang pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat.
(adpsb/bud | MMNEWS)
