PADANG, MMNEWS — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperketat pengawasan dan menindak tegas setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan penerima manfaat.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Pertemuan Koordinasi Keamanan Pangan bersama Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG Provinsi Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (12/10/2026).
“Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh berkompromi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan anak-anak penerima manfaat program ini,” tegas Mahyeldi.
Menurutnya, program MBG merupakan program strategis nasional yang tidak hanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. Namun, keberhasilan program tersebut harus ditopang oleh jaminan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Karena itu, Mahyeldi meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga diminta menerapkan standar higiene dan sanitasi serta memastikan waktu antara proses memasak dan penyajian tetap sesuai dengan ketentuan keamanan pangan.
Mahyeldi: Dapur MBG Bermasalah Harus Dievaluasi
Mahyeldi menekankan bahwa pengawasan keamanan pangan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang kuat, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme tindak lanjut yang terukur untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG di Sumbar.
“Pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi yang kuat, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan tindak lanjut yang terukur. Kita ingin mencegah terulangnya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG di Sumbar,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, apabila ditemukan kasus keracunan yang berkaitan dengan penyediaan makanan MBG, operasional dapur terkait harus dihentikan sementara untuk kepentingan penanganan dan evaluasi. Pemerintah kabupaten/kota bersama Satgas terkait diminta memastikan setiap kasus ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas, sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
MBG Didorong Perkuat Ekonomi Lokal
Selain aspek kesehatan, Mahyeldi menginginkan program MBG memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, khususnya petani, produsen pangan, dan pelaku usaha lokal.
Ia mendorong pemanfaatan bahan pangan dari daerah sekitar dapur MBG agar rantai pasok program tersebut turut membuka pasar bagi produk masyarakat, memperkuat ekonomi nagari, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.
Menurutnya, upaya itu dapat disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Sumbar, antara lain Nagari Creative Hub dan Klinik UMKM, guna memperkuat kapasitas usaha, memperluas pemasaran, serta meningkatkan daya saing produk lokal.
“Program ini harus memberikan manfaat dari sisi kesehatan sekaligus ekonomi. Bahan pangan yang digunakan diharapkan berasal dari daerah sekitar dapur MBG, sehingga usaha masyarakat ikut bergerak dan kesejahteraan mereka meningkat,” ungkapnya.
Libatkan Satgas dari 19 Kabupaten/Kota
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, menjelaskan bahwa pertemuan koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan keamanan pangan pada program MBG.
Kegiatan itu diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas Satgas MBG Provinsi Sumbar, Satgas MBG dari 19 kabupaten/kota, koordinator wilayah SPPG, perangkat daerah, serta instansi teknis terkait.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman mengenai standar keamanan pangan, teridentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta semakin kuat mekanisme komunikasi, pelaporan, dan penanganan masalah secara cepat dan tepat.
Penguatan koordinasi ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program MBG di Sumatera Barat berjalan aman, berkualitas, dan sesuai standar kesehatan. Pada saat yang sama, program tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.
(adpsb/rmz/bud | MMNEWS)
