BATAM, MMNEWS — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan empat prioritas strategis pembangunan untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah menuju 2029.
Empat prioritas tersebut mencakup pemulihan, konektivitas, produktivitas, dan pemerataan pembangunan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I di Batam, Jumat (11/9/2026).
Menurut Mahyeldi, empat prioritas tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi Sumbar saat ini, sekaligus mengoptimalkan potensi daerah agar mampu memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Ekonomi Tumbuh, Ekspor Menguat
Mahyeldi memaparkan, perekonomian Sumbar pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Sementara itu, kinerja ekspor juga menunjukkan tren positif.
Nilai ekspor Sumbar sepanjang Januari–Juli 2026 tercatat mencapai US$1,94 miliar, atau meningkat 21,28 persen. Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 juga turun menjadi 5,27 persen, dibandingkan 5,31 persen pada September 2025.
Meski demikian, Mahyeldi mengakui Sumbar masih menghadapi tantangan pemulihan pascabencana. Sejumlah daerah dan layanan publik membutuhkan pemulihan infrastruktur serta aset, sehingga ruang fiskal harus dibagi antara kebutuhan rehabilitasi dan upaya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Di sektor perdagangan, Sumbar juga dinilai perlu memperkuat diversifikasi komoditas ekspor. Pasalnya, sekitar 85,78 persen ekspor masih didominasi komoditas minyak nabati.
“Karena itu, pembangunan ke depan harus kita arahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus membuka sumber-sumber pertumbuhan baru,” ujar Mahyeldi.
Empat Prioritas Strategis Sumbar
Mahyeldi menjelaskan, prioritas pertama adalah pemulihan, terutama pemulihan infrastruktur layanan dasar dan penguatan mitigasi bencana di 13 kabupaten/kota sesuai Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Prioritas kedua adalah konektivitas. Fokus diarahkan pada percepatan penanganan Sitinjau Lauik, penguatan koridor Riau–Sumbar–Jambi, preservasi jalan, serta kepastian tahapan pembangunan jalan tol.
Selanjutnya, prioritas ketiga adalah produktivitas. Pemprov Sumbar mendorong pengembangan kawasan Padang–Pariaman, Bungus, serta sentra pangan, antara lain melalui penguatan rantai dingin, penyediaan fasilitas utilitas, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Sementara prioritas keempat adalah pemerataan pembangunan, dengan fokus pada pembangunan Trans-Mentawai, penguatan angkutan antarpulau, penyediaan air minum, serta peningkatan kapasitas RSUD.
Sumbar Diproyeksikan Jadi Gerbang Barat Indonesia
Penguatan keempat sektor tersebut, kata Mahyeldi, tidak hanya ditujukan untuk pemulihan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menjadikan Sumatera Barat sebagai Gerbang Barat Indonesia.
Posisi tersebut diharapkan mampu menghubungkan kekuatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan pariwisata dengan pasar nasional maupun global.
Menurutnya, peluang tersebut didukung oleh posisi geografis Sumbar yang menghadap Samudra Hindia serta keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau sebagai bagian penting dari konektivitas perdagangan dan mobilitas kawasan.
“Target kita bukan hanya memulihkan kondisi yang ada, tetapi meningkatkan kapasitas ekonomi Sumatera Barat agar mampu tumbuh lebih tinggi dan memberikan kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Bidik Pertumbuhan 7,3 Persen pada 2029
Untuk mencapai visi tersebut, Sumbar telah menetapkan sejumlah target pembangunan hingga 2029.
Pemprov Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,3 persen, PDRB per kapita Rp90,2 juta, serta tingkat kemiskinan dapat ditekan pada kisaran 2,40–3,40 persen.
Target tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPD RI, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Karena itu, dalam forum DPD RI tersebut, Mahyeldi mendorong adanya dukungan konkret pemerintah pusat dan DPD RI melalui tiga agenda bersama.
Pertama, menetapkan satu daftar prioritas pembangunan yang menjadi acuan bersama. Kedua, memastikan tahapan serta skema pembiayaan melalui APBN, APBD, KPBU maupun investasi. Ketiga, melakukan pengawalan bersama terhadap kesenjangan pendanaan dan kesiapan proyek strategis.
Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci
Mahyeldi menegaskan, percepatan pembangunan Sumbar tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi pusat dan daerah agar berbagai proyek strategis tidak berhenti pada tahap perencanaan.
“Dengan sinergi pusat dan daerah yang lebih kuat, kita berharap berbagai program prioritas ini tidak hanya menjadi perencanaan, tetapi dapat segera diwujudkan dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Dengan empat prioritas tersebut, Sumbar ingin bergerak dari sekadar pemulihan pascabencana menuju transformasi ekonomi, sekaligus memperkuat perannya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan Barat Indonesia. (adpsb/bud)
MMNEWS — Aktual | Terpercaya | Menginspirasi
