PADANG | MMNEWS mimbar-minangnews.com — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk lebih proaktif mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai langkah percepatan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Menurut Vasko, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pemerintah pusat, melainkan harus bergerak cepat dengan menyiapkan dukungan konkret serta proposal usulan yang matang agar Sumatera Barat mendapat prioritas dalam pelaksanaan program nasional.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegas Vasko.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).
Vasko menilai, keterlibatan aktif daerah dalam mendukung PSN dan PKPN merupakan solusi strategis untuk mempercepat pembangunan Sumbar, terutama ketika kapasitas APBD menghadapi tekanan, sementara kebutuhan pembangunan lintas sektor terus meningkat.
Ia menegaskan, paradigma pembangunan saat ini telah berubah. Menurutnya, daerah yang paling siap secara perencanaan, koordinasi, dan dukungan teknis akan lebih diprioritaskan dibanding daerah yang hanya mengandalkan kebutuhan tanpa kesiapan konkret.
“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, mengatakan Pemprov Sumbar segera membentuk kelompok kerja khusus guna mempercepat sinkronisasi program strategis nasional di daerah.
Ia menjelaskan, setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang diperkuat OPD lintas sektor, dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Barat.
“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.
Sesuai arahan Wagub, rancangan skema kerja beserta bentuk dukungan daerah ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Selanjutnya, seluruh usulan akan dikemas dalam proposal resmi dan diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, untuk memperbesar peluang Sumbar memperoleh program nasional pada 2027.
“Target kita jelas, Mei ini seluruh proposal usulan sudah masuk ke pusat sehingga pada 2027 nanti semakin banyak program nasional yang bisa dibawa ke Sumbar,” ujarnya.
Dukungan yang disiapkan Pemprov Sumbar tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga program nonfisik. Karena itu, seluruh OPD diminta segera memetakan kebutuhan strategis sesuai bidang tugas masing-masing untuk kemudian diintegrasikan dalam proposal pengajuan ke pemerintah pusat.
(adpsb/alf/bud)
