PADANG PARIAMAN | MMNEWS mimbar-minangnews.com — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan rehabilitasi lahan pertanian kategori rusak ringan dan sedang akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar telah tuntas 100 persen. Pemerintah daerah kini bersiap memasuki tahap penanganan lanjutan untuk lahan rusak berat dan sawah yang hilang akibat bencana.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat mengikuti kegiatan tanam padi serentak di lahan sawah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi di Korong Tanah Taban, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (13/5/2026).
“Alhamdulillah, sesuai arahan Pak Menteri, proses rehabilitasi lahan terdampak bencana kategori rusak ringan dan sedang berhasil kita percepat dan tuntaskan. Hari ini adalah penanaman terakhir, artinya progres kita sudah 100 persen,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, pemerintah kabupaten/kota terdampak, serta berbagai pihak terkait lainnya. Untuk program rehabilitasi ini, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,9 miliar.
“Komitmen Pak Menteri dan seluruh jajaran luar biasa. Mulai dari penyiapan anggaran hingga pengawasan langsung ke lapangan. Tahapan berikutnya, untuk kategori rusak berat dan lahan hilang, semoga bisa segera ditangani. Saat ini masih terus kita koordinasikan,” katanya.
Selain fokus pada pemulihan pascabencana, Mahyeldi juga mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai ancaman musim kering dan potensi El Nino yang diperkirakan mulai terasa pada akhir Juni hingga Juli mendatang. Ia menilai percepatan masa tanam menjadi langkah strategis agar produksi pangan tetap aman.
“Pak Sekjen menekankan agar segera dilakukan pemetaan dan langkah antisipasi menghadapi musim kering. Penanaman harus dipercepat agar panen tidak terganggu dan stok pangan tetap terjaga,” tegasnya.
Mahyeldi mengungkapkan, tantangan terbesar berikutnya adalah penanganan sekitar 7.000 hektare lahan terdampak berat, termasuk lebih dari 4.000 hektare sawah yang hilang akibat berubah menjadi aliran sungai atau tergerus longsor.
“Sebagian lahan yang hilang kini berubah menjadi sungai, ada pula yang benar-benar tergerus longsor. Penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, tidak hanya Kementerian Pertanian, tetapi juga Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh data kerusakan dan rencana penanganan telah dimasukkan dalam dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) yang telah diserahkan ke pemerintah pusat melalui BNPB. Saat ini, Pemprov Sumbar masih menunggu kepastian dukungan teknis dan anggaran dari pusat.
“Kita sudah gerakkan semua simpul, mulai dari kabupaten, provinsi hingga kementerian. Tinggal menunggu kepastian anggaran. Mudah-mudahan bulan ini sudah ada titik terang,” katanya.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa ancaman banjir dan longsor masih menghantui sejumlah wilayah di Sumbar karena curah hujan yang masih tinggi.
“Di Agam kemarin masih terjadi longsor, jalan putus, dan area pertanian terganggu. Karena itu kita harus bergerak cepat sambil meminimalkan risiko bencana berikutnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian RI, Tedy Dirhamsyah, mengapresiasi kecepatan Sumbar dalam memulihkan lahan pertanian terdampak bencana. Ia menyebut Sumbar menjadi provinsi dengan progres terbaik dibandingkan daerah terdampak lainnya seperti Aceh dan Sumatera Utara.
“Total lahan rusak ringan dan sedang di Sumbar mencapai 3.902 hektare, dan progresnya luar biasa. Secara nasional rata-rata baru sekitar 14 persen, tapi Sumbar sudah memenuhi target Pak Menteri. Ini juara satu,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan berbagai program antisipasi kekeringan, seperti irigasi perpompaan, pembangunan sumur dalam, dan dukungan infrastruktur air lainnya yang dapat diusulkan pemerintah daerah.
“Silakan segera diusulkan. Kami siap memfasilitasi kebutuhan daerah menghadapi musim kemarau,” katanya.
Menurut Tedy, keberhasilan Sumbar tidak hanya pada percepatan rehabilitasi dan tanam, tetapi juga sudah menunjukkan hasil nyata melalui panen hingga ekspor hasil pertanian.
“Di Solok kami melihat sudah panen dan hasilnya diekspor. Jadi Sumbar bukan hanya menanam, tetapi juga sudah menghasilkan. Ini menjadi perhatian Kementerian Pertanian,” katanya.
Di sisi lain, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengungkapkan bahwa bencana banjir dan longsor telah memberikan dampak serius terhadap sektor pertanian di wilayahnya.
Data Pemkab Padang Pariaman mencatat, 1.263,4 hektare lahan sawah terdampak, terdiri dari:
- 446 hektare rusak ringan
- 238,25 hektare rusak sedang
- 450,7 hektare rusak berat
- 100,5 hektare sawah hilang akibat terbawa arus sungai
Selain itu, 570,35 hektare lahan jagung juga terdampak, dengan rincian:
- 382,6 hektare rusak ringan
- 71 hektare rusak sedang
- 112,5 hektare rusak berat
- 4,3 hektare lahan hilang
“Untuk sawah rusak ringan seluruhnya sudah tertangani 100 persen. Namun untuk lahan sawah rusak berat, sawah hilang, serta lahan jagung terdampak, hingga kini belum ada alokasi bantuan dari Kementerian Pertanian. Kami berharap dukungan itu segera terealisasi,” ujar John Kenedy Azis.
(adpsb/cen/bud)
