PADANG | MMNEWS — mimbar-minangnews.com
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi wisata kelas dunia yang harus dikelola secara serius, terarah, dan berkelanjutan agar memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat memimpin rapat pembahasan pengembangan strategis Kepulauan Mentawai di Istana Gubernuran, Padang, Selasa malam (12/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar, unsur TNI AL, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang, Loka Perikanan Budidaya Laut (LPBL) Pekanbaru, hingga Asosiasi Pariwisata Mentawai. Pembahasan difokuskan pada isu strategis seperti investasi resort, pemanfaatan ruang laut, konservasi kawasan pesisir, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mentawai punya potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dimaksimalkan secara terarah,” tegas Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, Mentawai memiliki sekitar 400 titik surfing, menjadikannya salah satu kawasan selancar dengan potensi terbesar di dunia. Potensi ini dinilai sebagai modal besar untuk memperkuat posisi Mentawai sebagai destinasi wisata internasional unggulan Sumatera Barat.
Tak hanya itu, kawasan mangrove Mentawai juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai wisata edukasi dan wisata bahari berbasis lingkungan.
“Hutan mangrove di sana juga luas. Itu bisa dikembangkan menjadi peluang usaha masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem pantai dan menjadi tempat pemijahan ikan,” ujarnya.
Soroti Penataan Resort dan Legalitas Usaha
Di tengah besarnya peluang wisata, Mahyeldi menyoroti pesatnya pertumbuhan resort di Mentawai yang harus diimbangi dengan pengawasan ketat dan penataan regulasi yang lebih tegas.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, jumlah resort di Mentawai saat ini mencapai sekitar 223 unit.
Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan kepastian legalitas usaha, perlindungan lingkungan, dan optimalisasi kontribusi terhadap PAD daerah.
“Terdapat peluang besar untuk meningkatkan PAD dari pemanfaatan ruang laut dan aktivitas wisata di sekitar resort,” katanya.
Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh OPD terkait segera melakukan sinkronisasi data, validasi jumlah resort, serta penertiban legalitas usaha wisata yang beroperasi di Mentawai.
Ia juga menegaskan perlunya kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan izin pemanfaatan kawasan laut agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.
“Pemanfaatan wilayah laut harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan zonasi wilayah pesisir,” tegasnya.
Aksesibilitas dan Kesejahteraan Warga Lokal
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya peningkatan akses menuju Mentawai. Ia mendukung usulan penambahan panjang landasan pacu Bandara Mentawai agar mampu melayani pesawat berkapasitas lebih besar.
“Kalau akses semakin mudah, wisatawan mancanegara juga akan semakin banyak datang ke Mentawai,” ujarnya.
Namun ia menegaskan, pembangunan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Karena itu, Pemprov Sumbar mendorong pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar mereka dapat terserap dalam sektor pariwisata dan industri resort.
“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” katanya.
Sebagai langkah percepatan, Mahyeldi meminta pembentukan tim khusus lintas OPD untuk menangani pengembangan strategis Mentawai secara terpadu.
Investasi Asing Jadi Sorotan
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mentawai.
Program tersebut meliputi pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, program bioflok, hingga integrasi kawasan mangrove sebagai potensi wisata masa depan.
“Potensi kelautan Sumatera Barat sangat besar dan harus dikelola secara terintegrasi,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Ketua Asosiasi Resort Mentawai turut menyoroti maraknya investasi asing di Mentawai yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan.
Ia mengungkapkan, hampir 90 persen resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing (PMA), namun sebagian menggunakan nama lokal.
“Kami khawatir daerah tidak mendapat manfaat apa-apa kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik sejak sekarang.”
Asosiasi pun meminta Pemprov Sumbar melakukan audit lapangan dan penertiban terhadap resort yang melanggar aturan.
“Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” tegasnya.
(adpsb/cen/bud)
