MMNEWS | mimbar-minangnews.com
PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyebut pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan tren positif. Di tengah sorotan terhadap tingginya angka pengangguran, ekonomi Sumbar justru mencatat pertumbuhan sebesar 5,02 persen, meningkat dibanding capaian tahun 2025 yang berada di angka 3,47 persen.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II, sekaligus peluncuran aplikasi Kiat Sumbar, di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).
“Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Tahun 2025 lalu, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Pemerintah Provinsi Sumbar, pemerintah kabupaten/kota, serta dunia usaha yang terus bersinergi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia juga mengapresiasi kontribusi para kepala daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan.
Namun demikian, Mahyeldi mengakui persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
“Sekarang Gubernur Sumatera Barat disorot soal pengangguran, disebut nomor tiga tertinggi di Sumatera. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini tidak disebut-sebut lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang positif harus menjadi fondasi untuk menekan angka pengangguran ke depan.
“Kita akui pengangguran masih menjadi tantangan besar. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini adalah prestasi luar biasa dan hasil kerja bersama. Ke depan, bagaimana pertumbuhan positif ini bisa menekan angka pengangguran, itu yang akan menjadi fokus kita,” tegasnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Pemprov Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar (Kendali Inflasi Aman dan Terjaga) sebagai instrumen digital untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antarwilayah.
“Digitalisasi sekarang menjadi salah satu solusi percepatan. Kita harus mampu merespons perkembangan situasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi,” tambah Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengatakan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih berada dalam rentang target nasional, yakni 2,5 persen ± 1 persen.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, Bank Indonesia mengingatkan adanya sejumlah tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi gangguan pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” kata Ikram.
Ia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, khususnya dari komoditas sawit dan gambir, yang di satu sisi positif, namun juga berpotensi memicu tekanan inflasi akibat lonjakan konsumsi.
Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Kegiatan HLM TPID Sumbar tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, serta anggota TPID kabupaten/kota se-Sumatera Barat. (adpsb/cen/bud)
