PADANG, MMNEWS — Upaya mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC) di Sumatera Barat terus diperkuat. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendorong perluasan Gerakan Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC sebagai bagian dari strategi mendekatkan pencegahan, penemuan kasus, hingga pendampingan pengobatan kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Konferensi Kerja (Kongker) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) ke-XVIII di The ZHM Premiere Hotel Padang, Jumat (18/9/2026).
Mahyeldi menegaskan, persoalan TBC tidak dapat diselesaikan hanya melalui fasilitas dan tenaga kesehatan. Penanggulangannya membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, organisasi profesi, fasilitas kesehatan, perguruan tinggi, pemerintah nagari/desa/kelurahan, kader, keluarga pasien, hingga masyarakat.
“Penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Kita membutuhkan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, TBC bukan semata persoalan medis, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, kemanusiaan, dan pembangunan. Karena itu, intervensi harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis masyarakat.
Temukan Kasus Lebih Cepat
Mahyeldi menyampaikan, Pemprov Sumbar telah memperkuat komitmen penanggulangan TBC melalui pembentukan tim percepatan penanggulangan TBC, penyusunan Rencana Aksi Daerah, serta penerbitan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kesenjangan dalam penemuan kasus.
Berdasarkan data 2026 yang disampaikannya, estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai sekitar 24.525 kasus. Dari angka tersebut, sekitar 9.330 kasus atau 38 persen telah ditemukan dan mendapatkan pengobatan, sementara sekitar 15.192 kasus masih menjadi pekerjaan bersama.
“Kita tidak boleh hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus semakin aktif menemukan kasus di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, strategi penanggulangan diarahkan pada penemuan kasus secara aktif, screening, investigasi kontak, diagnosis cepat dan tepat, pengobatan sampai tuntas, serta terapi pencegahan TBC.
264 Desa/Kelurahan Siaga TBC
Gerakan Siaga TBC menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat upaya tersebut di tingkat masyarakat.
Mahyeldi menyebutkan, berdasarkan data per 19 Juli 2026, sebanyak 264 desa/kelurahan telah terbentuk sebagai wilayah Siaga TBC dari total 1.287 desa/kelurahan di Sumatera Barat, atau sekitar 20,5 persen.
Capaian itu dinilai sebagai perkembangan yang perlu terus diperluas.
“Bagi kita, 20,5 persen belum cukup. Target kita harus jauh lebih besar,” katanya.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pembentukan sekaligus memastikan Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC tidak berhenti pada pembentukan administratif, tetapi benar-benar aktif menjalankan fungsi di tengah masyarakat.
Kader di tingkat masyarakat diharapkan mampu mengenali gejala TBC, memberikan edukasi, mendampingi keluarga pasien, mendorong pemeriksaan kontak serumah, serta membantu memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.
PDPI Didorong Perkuat Kolaborasi
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi mengapresiasi pelaksanaan Kongker PDPI ke-XVIII yang mengusung tema “Expanding Horizons in Every Breath”.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara organisasi profesi, pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan kesehatan respirasi, termasuk TBC.
Mahyeldi juga menilai PDPI memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan jejaring layanan TBC, penanganan TBC resisten obat, penemuan dan pelacakan kasus, edukasi masyarakat, serta penguatan terapi pencegahan TBC.
“Dengan dukungan PDPI dan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, kita berharap upaya-upaya ini dapat mempercepat langkah menuju Sumatera Barat bebas TB,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa penanggulangan TBC menjadi salah satu agenda penting pemerintah. Ia menyebut capaian notifikasi kasus TBC secara nasional meningkat dari 48 persen pada 2020 menjadi sekitar 80 persen pada 2025.
Untuk Sumatera Barat, capaian notifikasi disebut berada di kisaran 62 persen dan masih perlu diperkuat melalui peningkatan penemuan serta penanganan kasus.
Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor dan perluasan Gerakan Siaga TBC hingga tingkat nagari, desa, dan kelurahan, upaya eliminasi TBC di Sumatera Barat diarahkan semakin dekat dengan masyarakat—menemukan kasus lebih dini, memastikan pengobatan tuntas, sekaligus mencegah penularan lebih luas.
(adpsb/rmz/bud)
MMNEWS — Aktual | Terpercaya | Menginspirasi
