LOMBOK BARAT – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Forum tersebut menjadi ajang strategis bagi para gubernur untuk memperkuat sinergi antardaerah sekaligus menyelaraskan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Menurut Mahyeldi, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut adanya koordinasi dan kolaborasi yang lebih kuat antarpemerintah daerah.
“Di tengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar daerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itulah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini,” ujar Mahyeldi.
Kehadiran Gubernur Mahyeldi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat kerja sama antardaerah dalam mendukung pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar Ezeddin Zain, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto.
Rapat kerja APPSI dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Bima menekankan pentingnya penguatan koordinasi, integritas, serta kepemimpinan yang transformatif sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa gubernur memiliki dua fungsi strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor penting agar berbagai program prioritas nasional dapat berjalan selaras dan efektif.
Selain itu, Bima menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar para gubernur rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring, guna menjaga sinkronisasi kebijakan di tengah dinamika pembangunan.
Menurutnya, kepala daerah juga harus memimpin langsung implementasi berbagai program strategis, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, sehingga pelaksanaannya tidak sepenuhnya didelegasikan.
“Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu Gubernur tetap fokus dan saling berkoordinasi dalam menjalankan berbagai program, sehingga hasilnya dapat lebih optimal,” kata Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai langkah pencegahan korupsi, mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah, serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap berjalan meski terjadi penyesuaian transfer ke daerah.
Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa kepala daerah dituntut menjadi pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, menurutnya, semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan media sosial, hingga potensi persoalan hukum.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang berbagi best practices antargubernur, sehingga daerah yang masih tertinggal dapat belajar dari daerah yang telah menunjukkan kinerja terbaik,” tambahnya.
Bima juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, serta inovasi.
Rapat Kerja APPSI berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2026, dan dihadiri oleh para gubernur dari seluruh Indonesia atau perwakilannya, beserta jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI.
(adpsb/bud | MMNEWS)
