PADANG, MMNEWS – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi daerah tidak akan selesai jika hanya ditangani di permukaan. Menurutnya, pemerintah harus berani masuk hingga ke akar persoalan agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat berdialog bersama sejumlah aktivis di Sreca Coffee Eatery, Kota Padang, Jumat (12/6/2026). Forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat untuk membahas berbagai isu strategis yang tengah menjadi perhatian publik.
Dalam suasana yang hangat namun penuh gagasan kritis, berbagai persoalan mengemuka, mulai dari distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi, penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), peningkatan mutu pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga dan nagari.
Menanggapi maraknya aktivitas PETI, Mahyeldi menilai pendekatan penanganan selama ini tidak boleh hanya berfokus pada aktivitas tambang ilegal di lapangan. Menurutnya, pemerintah harus melihat faktor-faktor yang menjadi penopang aktivitas tersebut.
“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” tegas Mahyeldi.
Ia menjelaskan bahwa aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan praktik pertambangan yang menggunakan alat berat karena memiliki dampak sosial dan lingkungan yang berbeda. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Menurut Mahyeldi, pengawasan distribusi BBM menjadi instrumen strategis dalam menekan aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat. Karena itu, Pemprov Sumbar terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” ujarnya.
Selain isu lingkungan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius dalam dialog tersebut. Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya mengandalkan kemampuan anggaran pemerintah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Karena kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan dukungan semua pihak,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan regulasi terkait peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama serta sistem pembelajaran jarak jauh bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses.
“Prinsipnya jangan sampai ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan lokasi atau keterbatasan fasilitas,” tegasnya.
Di sisi lain, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta institusi nagari sebagai benteng utama kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.
“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat sehingga persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan komunitas dan lebih cepat ditangani,” ujarnya.
Menutup dialog, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan Sumatera Barat harus berjalan seiring dengan penguatan persatuan, harmoni sosial, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Yang ingin kita bangun adalah Sumatera Barat yang maju, tetapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kolaborasi untuk semua,” tutup Mahyeldi.
Dialog tersebut menjadi bukti bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap menjadi instrumen penting dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan di Sumatera Barat. Dengan pendekatan kolaboratif dan penyelesaian masalah hingga ke akar penyebabnya, diharapkan berbagai persoalan daerah dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan. (*)
