Padang — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dan berhasil menembus kategori tinggi secara nasional. Nilai IDI Sumbar naik dari 78,83 pada 2024 menjadi 80,08 pada 2025.
Capaian tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Bappenas, Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang diumumkan dalam agenda Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut capaian ini sebagai hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat, kondusif, dan inklusif di Ranah Minang.
“Peningkatan IDI ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, akademisi, politisi, media, ormas, dan seluruh pemangku kepentingan berhasil menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, keberhasilan Sumbar naik dari kategori sedang ke kategori tinggi menjadi indikator positif bahwa tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta kualitas pelayanan masyarakat semakin responsif terhadap kebutuhan publik.
Mahyeldi menegaskan, meski telah mencapai kategori tinggi, Pemprov Sumbar tetap berkomitmen memperkuat demokrasi substantif melalui peningkatan pelayanan publik, pendidikan politik masyarakat, serta menjaga kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
“Demokrasi yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan percepatan pembangunan daerah. Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sumbar, Mursalim, menjelaskan peningkatan IDI dipengaruhi membaiknya sejumlah indikator utama, seperti stabilitas sosial politik, penguatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Evaluasi ini dilakukan secara komprehensif oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif sepanjang satu tahun penuh,” jelas Mursalim.
Ia menambahkan, penilaian IDI mencakup tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang dijabarkan dalam 22 indikator penilaian.
Meski demikian, Mursalim mengingatkan masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama penguatan literasi digital masyarakat, pencegahan disinformasi, dan antisipasi polarisasi di media sosial.
Ke depan, Pemprov Sumbar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi.
MNEWS | mimbar-minangnews.com
