MMNEWS | mimbar-minangnews.com
SIJUNJUNG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, turun langsung meninjau aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Batu Gando, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung, Selasa (19/5/2026), menyusul rentetan kecelakaan tambang ilegal yang kembali merenggut korban jiwa.
Didampingi Wakil Bupati Sijunjung serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Mahyeldi menyaksikan langsung aktivitas tambang emas yang beroperasi menggunakan ratusan box talang di atas ponton di sepanjang aliran sungai.
Dalam dialog terbuka dengan para penambang, Mahyeldi menyoroti persoalan legalitas aktivitas pertambangan yang masih berlangsung tanpa izin resmi. Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat, namun keselamatan jiwa dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan.
“Kalau belum punya izin, segera urus izinnya. Pemerintah sudah menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kita dorong penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) supaya aktivitas masyarakat bisa berjalan sesuai aturan,” tegas Mahyeldi di hadapan para penambang.
Ia menekankan, pemerintah ingin masyarakat tetap dapat mencari nafkah, tetapi melalui mekanisme yang legal, aman, dan bertanggung jawab.
“Kita tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang membahayakan diri sendiri dan merusak lingkungan,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan lapangan, Mahyeldi juga mendapati aktivitas tambang serupa masih berlangsung di sejumlah titik lain di sekitar kawasan sungai. Kondisi ini menunjukkan praktik PETI di wilayah Sijunjung masih berlangsung secara masif dan memerlukan langkah penanganan yang lebih tegas dan terintegrasi.
Usai dari lokasi tambang aktif, Mahyeldi melanjutkan kunjungan ke lokasi longsor tambang ilegal di Sintuk, Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, yang pada Rabu (13/5/2026) lalu menewaskan sembilan penambang emas.
Tragedi tersebut terjadi saat para pekerja tengah melakukan aktivitas penambangan di kawasan tanpa izin. Longsor mendadak menimbun para penambang, sementara banjir di aliran sungai sekitar lokasi juga menghanyutkan puluhan ponton peralatan tambang milik warga.
Sebagai bentuk empati, Mahyeldi turut melayat ke rumah duka salah seorang korban, Madi (24), warga Jorong Koto, Nagari Padang Laweh. Di hadapan keluarga korban, ia menyampaikan belasungkawa mendalam dan mengajak seluruh pihak menjadikan tragedi itu sebagai momentum evaluasi bersama.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah ingin masyarakat tetap bisa bekerja, tetapi harus dengan cara yang legal dan aman,” kata Mahyeldi.
Langkah turun langsung ke lapangan ini menegaskan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menekan praktik pertambangan ilegal yang selama ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga terus mengancam keselamatan masyarakat.
(adpsb/cen)
