PADANG PARIAMAN, MMNEWS – Perlindungan konsumen bukan sekadar persoalan transaksi jual beli, tetapi menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh produk yang aman, informasi yang benar, serta kepastian hukum ketika mengalami kerugian.
Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Yasin, STP, saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di SMPIT Madinah Al Fatih, Nagari Gadur, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Sosialisasi ini menjadi ruang edukasi sekaligus dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak serta kewajiban konsumen dalam aktivitas perdagangan.
Muhammad Yasin yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar menjelaskan, Perda Nomor 21 Tahun 2018 lahir sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha.
Menurutnya, dalam praktik perdagangan, konsumen memiliki hak yang wajib dihormati. Karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan hukum agar tidak mudah dirugikan oleh praktik perdagangan yang merugikan atau tidak bertanggung jawab.
Perda tersebut terdiri atas 14 bab dan 48 pasal. Materinya mencakup kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, pengawasan, larangan, informasi produk, hingga mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.
Kegiatan turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Risdianto, ST, serta sejumlah tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkaya diskusi mengenai persoalan perlindungan konsumen yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Peredaran Produk dan Kehalalan Jadi Sorotan
Dalam sesi dialog, peserta menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis. Salah satunya mengenai mekanisme penyelesaian persoalan apabila konsumen justru melakukan pelanggaran terhadap hak produsen atau pelaku usaha.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti peredaran makanan dan minuman yang belum jelas kesesuaian kehalalannya di pasaran.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Yasin menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Perda Nomor 21 Tahun 2018.
Ia juga menyampaikan bahwa Fraksi PKS DPRD Sumbar sedang menginisiasi penyusunan Perda yang berkaitan dengan kehalalan produk yang beredar di Sumatera Barat.
Menurutnya, persoalan perlindungan konsumen harus dilihat secara menyeluruh. Konsumen memang harus mendapatkan perlindungan, tetapi pelaku usaha juga memiliki hak yang wajib dihormati. Dengan demikian, hubungan perdagangan dapat berlangsung secara sehat, adil, dan bertanggung jawab.
Bangun Kesadaran Konsumen yang Cerdas
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Muhammad Yasin berharap masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
Ia menekankan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan keberanian menyampaikan pengaduan ketika dirugikan, tetapi juga membangun kesadaran bersama untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat.
Dengan pemahaman regulasi yang baik, masyarakat diharapkan lebih cermat dalam memilih produk, memperhatikan informasi barang dan jasa, serta mengetahui jalur penyelesaian apabila terjadi sengketa.
Sosialisasi Perda ini sekaligus menjadi upaya mendekatkan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga regulasi tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
MMNEWS | Terdepan, Faktual, dan Mencerahkan.
