Oleh: Ki Jal Atri Tanjung
PASAMAN BARAT, MMNEWS – Persoalan kepemilikan dan penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) kebun plasma masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat kembali menjadi perhatian. Puluhan tahun berlalu, tetapi masih muncul pertanyaan mendasar: mengapa sertifikat tanah yang telah terbit atas nama petani belum juga berada di tangan pemiliknya?
Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi pertanahan. Di dalamnya terdapat persoalan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, transparansi pengelolaan koperasi, serta tanggung jawab perusahaan inti dalam pelaksanaan kemitraan perkebunan pola inti-plasma.
Bahkan, terdapat informasi mengenai anggota plasma yang telah menjadi peserta sejak 1998. Artinya, lebih dari 27 tahun masyarakat menunggu kejelasan atas dokumen kepemilikan tanah yang menjadi hak mereka.
Lantas, di mana keberadaan SHM tersebut sekarang? Apakah masih berada di tangan koperasi, perusahaan inti, perbankan, atau pihak lainnya? Lebih penting lagi, apa dasar hukum yang membuat sertifikat tersebut belum diserahkan kepada pemiliknya?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka dan transparan.
1. SHM Plasma Adalah Bukti Hak Milik yang Harus Dilindungi
Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, kepemilikan hak atas tanah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah mengalami perubahan.
Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya.
Apabila SHM plasma telah diterbitkan atas nama petani peserta, maka hak atas tanah tersebut secara hukum tercatat atas nama orang yang bersangkutan.
Konsekuensinya, perusahaan inti, koperasi, maupun pihak lain tidak dapat memperlakukan sertifikat tersebut seolah-olah menjadi milik mereka.
Memang, dalam pelaksanaan program plasma, sertifikat tanah terkadang dijadikan agunan kredit pembiayaan pembangunan kebun melalui perbankan. Namun, keberadaan sertifikat sebagai jaminan harus memiliki dasar hukum dan hubungan perjanjian yang jelas.
Apabila kewajiban kredit telah dilunasi dan tidak terdapat lagi beban hak tanggungan, sertifikat harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Karena itu, keberadaan SHM plasma yang belum diserahkan harus dijelaskan secara terbuka, termasuk status pembiayaan dan kemungkinan masih adanya beban jaminan atas tanah tersebut.
2. Sejak 1998 Belum Diterima, Ada Apa dengan Hak Petani?
Informasi mengenai anggota plasma yang telah terdaftar sejak 1998 tetapi belum menerima sertifikat hingga 2026 merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Lebih dari seperempat abad merupakan waktu yang sangat panjang bagi masyarakat untuk menunggu kepastian atas hak kepemilikan tanahnya.
Dampaknya bukan hanya persoalan dokumen.
Pertama, kerugian dari sisi pemanfaatan hak. Petani menghadapi keterbatasan ketika membutuhkan dokumen kepemilikan untuk berbagai keperluan administrasi dan perbuatan hukum atas tanahnya.
Kedua, ketidakpastian administrasi dan hukum. Tanpa informasi mengenai lokasi, status, dan penguasaan sertifikat, masyarakat akan kesulitan memastikan bahwa hak mereka terlindungi.
Ketiga, potensi konflik sosial. Ketidakjelasan yang berlangsung bertahun-tahun dapat memunculkan ketidakpercayaan terhadap koperasi maupun perusahaan inti.
Keempat, persoalan keadilan. Masyarakat telah mengikuti program plasma dan menjalankan kewajibannya. Karena itu, mereka berhak memperoleh penjelasan mengenai pemenuhan hak kepemilikan tanahnya.
Jika kredit telah lunas, tetapi sertifikat belum diserahkan, maka harus ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.
3. Siapa yang Berwenang Menyimpan SHM Plasma?
Inilah pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh seluruh pihak terkait.
Pada prinsipnya, sertifikat yang telah diterbitkan atas nama seseorang merupakan dokumen kepemilikan yang hak penguasaannya berada pada pemiliknya, dengan tetap memperhatikan apabila terdapat hubungan jaminan atau perjanjian penitipan yang sah.
Ada beberapa pihak yang perlu memberikan penjelasan.
a. Pemilik Sertifikat
Petani yang namanya tercantum dalam SHM merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. Apabila tidak terdapat lagi jaminan atau dasar hukum lain yang membatasi penguasaan sertifikat, dokumen tersebut semestinya diserahkan kepada pemiliknya.
b. Kantor Pertanahan atau BPN
BPN memiliki kewenangan dalam administrasi pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, pencatatan peralihan hak, serta pencatatan pembebanan dan penghapusan hak tanggungan.
BPN juga perlu membantu memastikan status yuridis sertifikat, termasuk apakah masih terdapat catatan hak tanggungan atau persoalan administrasi lainnya.
c. Koperasi dan Perusahaan Inti
Apabila koperasi atau perusahaan masih menguasai sertifikat, mereka harus menjelaskan dasar penguasaannya, jumlah sertifikat yang disimpan, identitas pemilik, serta alasan sertifikat belum diserahkan.
Jika penyimpanan dilakukan berdasarkan perjanjian atau kuasa, dokumen tersebut harus dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan.
d. Perbankan
Apabila SHM masih menjadi jaminan kredit, pihak bank perlu memberikan penjelasan mengenai status pinjaman, nilai kewajiban yang tersisa, serta status pembebanan hak tanggungan.
Jika kredit telah lunas, proses penghapusan hak tanggungan atau roya harus dilakukan sesuai ketentuan, sehingga sertifikat dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.
4. Pemerintah Jangan Tinggal Diam, Petani Membutuhkan Kepastian
Persoalan SHM plasma di Pasaman Barat membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar saling melempar tanggung jawab.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui instansi terkait, Dinas Perkebunan, Kantor Pertanahan/BPN, koperasi, dan perusahaan inti perlu duduk bersama untuk mengurai persoalan ini.
Ada beberapa langkah yang mendesak dilakukan:
- Pendataan terbuka. Koperasi harus menyampaikan jumlah SHM yang telah terbit, nama pemilik, tahun penerbitan, serta lokasi keberadaan fisik sertifikat.
- Audit status kredit. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh pembiayaan pembangunan kebun plasma, khususnya peserta yang telah mengikuti program sejak 1998. Apakah kredit sudah lunas, masih berjalan, atau terdapat persoalan administrasi lainnya?
- Pemeriksaan status hukum sertifikat. BPN perlu membantu memastikan apakah sertifikat masih dibebani hak tanggungan, telah dilakukan roya, atau terdapat persoalan hukum lainnya.
- Penyerahan kepada pemilik. Sertifikat yang telah bebas dari kewajiban jaminan dan tidak memiliki hambatan hukum harus segera diserahkan kepada pemiliknya dengan berita acara resmi.
- Penyelesaian melalui jalur hukum. Apabila ditemukan penguasaan sertifikat tanpa dasar hukum yang sah, masyarakat dapat menempuh pengaduan kepada instansi berwenang maupun upaya hukum perdata sesuai bukti dan ketentuan yang berlaku.
SHM Adalah Hak Rakyat, Bukan Sekadar Dokumen Administrasi
Persoalan SHM plasma masyarakat di Pasaman Barat tidak boleh terus dibiarkan menjadi tanda tanya.
Apalagi jika benar terdapat petani yang telah mengikuti program sejak 1998, tetapi hingga 2026 belum menerima sertifikat tanah atas namanya sendiri.
Masyarakat berhak mengetahui siapa yang menyimpan sertifikat tersebut, apa dasar hukumnya, bagaimana status kreditnya, dan kapan hak mereka akan dipenuhi.
Koperasi dan perusahaan inti harus mengedepankan transparansi. Pemerintah daerah dan BPN juga perlu hadir memberikan kepastian hukum.
Jangan sampai program perkebunan yang semestinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menyisakan persoalan kepemilikan tanah yang tidak kunjung selesai.
Tanah adalah hak masyarakat. Sertifikat adalah bukti kepastian hak yang harus dilindungi. Jangan biarkan petani menunggu puluhan tahun tanpa kejelasan.
Penyelesaian persoalan ini bukan hanya tentang menyerahkan selembar sertifikat, melainkan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kemitraan perkebunan dan memastikan keadilan benar-benar dirasakan oleh petani plasma.
Semoga persoalan SHM Plasma di Pasaman Barat dapat segera dituntaskan melalui keterbukaan, musyawarah, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Ki Jal Atri Tanjung
Penulis Opini
MMNEWS – Kritis, Konstruktif, untuk Sumatera Barat.
