PASAMAN, MMNEWS – Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan hasil pertanian, tetapi juga kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Penguatan cadangan pangan menjadi langkah strategis untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi ketika terjadi bencana, gangguan pasokan, maupun gejolak harga.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, saat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Jorong Sungai Manis, Nagari Taruang-Taruang Selatan, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Minggu (8/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ali Muda menegaskan bahwa cadangan pangan merupakan salah satu instrumen penting pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kerawanan pangan.
Menurutnya, keberadaan cadangan pangan tidak sekadar berkaitan dengan penyimpanan bahan makanan, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah memastikan distribusi dan akses pangan bagi masyarakat, terutama ketika terjadi kondisi darurat.
“Cadangan pangan bukan hanya tentang menyimpan persediaan bahan makanan, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan ketika terjadi kondisi darurat. Karena itu, keberadaannya harus dikelola dengan baik dan dipastikan dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan,” ujar Ali Muda.
Ia menjelaskan, melalui Perda Nomor 9 Tahun 2019, pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan cadangan pangan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, nagari hingga masyarakat.
Ali Muda menilai, keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat sangat diperlukan agar ketahanan pangan daerah tidak hanya bergantung pada satu pihak.
Cadangan Beras dan Jagung Jadi Komoditas Strategis
Dalam pemaparan materi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan bahwa cadangan pangan merupakan persediaan bahan pangan pokok yang disimpan pemerintah maupun masyarakat dan dapat dimobilisasi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah memiliki dua tujuan utama, yakni menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan pokok, sekaligus mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat, kerawanan pangan dan bencana.
Adapun komoditas pangan pokok yang menjadi bagian dari cadangan pangan pemerintah antara lain beras dan jagung.
Dalam pengelolaannya, pemerintah juga melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang pangan. Perum Bulog mendapat penugasan untuk menangani sejumlah komoditas, termasuk beras dan jagung, sedangkan BUMN Pangan ID FOOD turut dilibatkan sesuai penugasan pemerintah.
Sementara itu, jumlah dan besaran cadangan pangan pemerintah ditetapkan paling sedikit satu kali dalam setahun oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Pengembangan cadangan pangan juga mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa, serta cadangan pangan yang dikelola masyarakat.
Masyarakat Diajak Berperan Aktif
Melalui sosialisasi tersebut, Ali Muda berharap masyarakat semakin memahami pentingnya cadangan pangan sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong agar semangat menjaga ketersediaan pangan menjadi tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas pemerintah.
Dengan pengelolaan cadangan pangan yang terencana, terukur dan tepat sasaran, Sumatera Barat diharapkan semakin siap menghadapi berbagai potensi gangguan pasokan maupun krisis pangan.
“Ketahanan pangan harus dibangun bersama. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan cadangan, sementara masyarakat juga perlu mendukung upaya menjaga ketersediaan pangan di lingkungan masing-masing,” demikian pesan yang mengemuka dalam kegiatan tersebut.
MMNEWS – Media Lintas Generasi, Menyuarakan Aspirasi, Membangun Negeri.
