PESISIR SELATAN, MMNEWS – Kondisi Sungai Batang Lumpo menjadi perhatian masyarakat Nagari Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan dan penanganan sungai tersebut guna mengantisipasi potensi bencana yang dapat mengancam permukiman serta keselamatan masyarakat.
Aspirasi itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana yang digelar Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, S.IP., ME., di Heler TEJA, Nagari Ampuan Lumpo, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 200 orang tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi mengenai regulasi penanggulangan bencana, tetapi juga menjadi ruang dialog antara wakil rakyat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyampaikan persoalan kebencanaan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Hadir dalam kegiatan tersebut Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Provinsi Sumatera Barat, Acil Erbara, S.T., Camat IV Jurai Abadi Jaya, S.Sos., M.Si., Wali Nagari Ampuan Lumpo terpilih Syahrial R., unsur Badan Musyawarah (Bamus), ninik mamak, tokoh masyarakat, bundo kanduang, pemuda-pemudi, serta warga setempat.
Dalam pemaparannya, masyarakat diberikan pemahaman mengenai substansi Perda Nomor 4 Tahun 2023, khususnya terkait pentingnya penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu.
Materi sosialisasi mencakup berbagai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sungai Batang Lumpo Jadi Perhatian Warga
Salah satu isu utama yang mencuat dalam sesi dialog adalah kondisi Sungai Batang Lumpo. Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi ancaman bencana akibat kondisi aliran sungai tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah memberikan perhatian serius melalui langkah konkret, termasuk peninjauan kondisi sungai, kajian teknis, serta perbaikan infrastruktur pengendalian aliran sungai sesuai kebutuhan dan kewenangan instansi terkait.
Menurut warga, penanganan sungai perlu menjadi bagian penting dari upaya mitigasi bencana agar risiko banjir maupun ancaman lainnya dapat diminimalkan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai.
Aspirasi tersebut menjadi catatan penting dalam kegiatan sosialisasi. Masyarakat berharap persoalan itu tidak berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara DPRD Sumbar, BPBD, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah nagari.
Doni: Mitigasi Bencana Membutuhkan Keterlibatan Bersama
Doni Harsiva Yandra menempatkan sosialisasi Perda ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran kolektif dalam menghadapi potensi bencana.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah.
Melalui kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat Nagari Ampuan Lumpo, khususnya mengenai kondisi Sungai Batang Lumpo, diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut dengan instansi yang memiliki kewenangan teknis.
Kegiatan ini sekaligus memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah nagari, pemerintah kecamatan, BPBD, dan DPRD Sumbar dalam mendorong penanggulangan bencana yang lebih terencana, responsif, dan berkelanjutan.
Bagi masyarakat Ampuan Lumpo, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap infrastruktur yang berpotensi menimbulkan risiko. Harapannya, aspirasi tentang Sungai Batang Lumpo mendapat tindak lanjut nyata demi keamanan dan keselamatan warga.
(MMNEWS)
