Oleh Labai Korok
Pada triwulan kedua tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat 3,94 persen, kondisi ini Sumbar daerah terendah diantara sepuluh provinsi di Pulau Sumatera.
Angka tersebut jauh dibawah Kepulauan Riau yang menepati posisi pertama dengan pertumbuhan 7,14 persen, sekaligus dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12 persen.
Prihatin Kita melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat seperti ini, namun selaku Penulis pendukung Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat saat ini, akan tetap memberikan solusi yaitu Kepala Daerah Kalaborasi dengan dunia perbankan untuk gelontorkan dana pinjaman untuk usaha mikro dan makro yang ada di daerah Sumatera Barat.
Gubernur Sumbar adakan rapat darurat dengan Bank Nagari dan Bank Himbara (BNI, BRI, BSI, BTN, dll) membicarakan sejauh mana perbankan Sumatera Barat itu telah ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ini agar bisa naik.
Gubernur Sumbar lakukan evaluasi perbankan Sumbar, sudah sejauh mana serapan dana segar yang di berikan olen Kementerian Keuangan melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, semenjak resmi menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun ke enam bank Himbara.
Apakah dana 200 triliun sudah terdistribusi atau disalurkan dalam bentuk kredit produktif, bukan investasi spekulatif di daerah Sumatera Barat.
Kawatir Penulis dana Kementrian Keuangan 200 triliun itu tidak terserap di daerah Sumatera Barat atau dana tersebut tidak digelontorkan oleh bank Himbara kedaerah Sumbar, bisa saja dana Bank Himbara tersebut tidak disalurkan di ranah Minang karena tidak dianggap strategis.
Asumsi tidak disalurkan dana Bank Himbara tersebut bisa saja terjadi, ada politik perbankan. Nah ini yang perlu di cek oleh Gubernur Sumbar, lakukan rapat dengan Bank Himbara tersebut. Tegas pertanyakan, sudah berapa UMKM, perusahan, pribadi yang mendapat dana kridit oleh Bank Himbara tersebut.
Saat ini dana Kementrian Keuangan tersebut sudah terserap atau serapan dana Rp 200 triliun masih bervariasi di antara lima bank Himbara. Bank Mandiri tercatat paling tinggi dengan serapan 74%, diikuti oleh BRI (62%) dan BNI (50%), sementara BTN baru menyerap 19% dari total dana yang diterimanya.
Penulis tentu mendorong Kepala Daerah Se-Sumbar melakukan rapat rutin dengan perbankan yang ada di Sumbar, evaluasi dan mencari solusi juga agar dana pinjaman bisa cair di daerah ini.
Jika diperlukan Gubernur Sumatera Barat melalu inturuksi pada BUMD-nyan, ambil bagian menjamin dana pinjaman yang disalurkan ke UMKM, penguasa, pribadi tersebut.
Disamping itu Bank Nagari harus diperintahkan oleh Gubernur Sumatera Barat untuk tetap mengelontorkan dananya ke masyarakat juga. Karena tujuan Bank Nagari didirikan Pemprov itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah ini.
Sudah saatnya Bank Nagari bekerja keras membantu Gubernur Sumbar untuk bisa menumbuhkan ekonomi yang hari ini sangat memperihatinkan tersebut.
Perlu diingatkan bahwa pinjaman bank mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan modal ke sektor-sektor produktif, seperti investasi, bisnis, dan konsumsi, yang memungkinkan ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat.
Bank berperan sebagai motor penggerak ekonomi dengan menyediakan likuiditas melalui kredit untuk membiayai aktivitas ekonomi dan memperkuat stabilitas keuangan melalui DPK (Dana Pihak Ketiga).
