Oleh: Labai Korok
MMNEWS – mimbar-minangnews.com
Situasi ekonomi rakyat saat ini dinilai tidak sedang baik-baik saja. Tekanan terhadap kelas menengah semakin terasa, daya beli melemah, sementara lapangan pekerjaan bagi masyarakat semakin terbatas. Dalam kondisi seperti ini, solusi yang paling nyata adalah keberpihakan kepala daerah untuk menghadirkan program-program yang mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja baru.
Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah mengurangi belanja pembangunan kantor-kantor pemerintahan yang tidak mendesak, lalu mengalihkan fokus anggaran ke program-program produktif dan padat karya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya produktivitas dibanding pembangunan fisik yang tidak memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Jadi, maaf, kita sekarang agak tunda dulu bangun banyak kantor. Kantor itu perlu, tetapi jangan sampai ada kantor, namun tidak ada produktivitas,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato saat panen raya tambak udang di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026), yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Presiden, ukuran utama sebuah proyek pembangunan harus jelas: apakah mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan nilai tambah bagi rakyat.
“Batasan produktif apa? Pertama, menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita. Kedua, menghasilkan nilai tambah, menambah kekayaan bangsa Indonesia, dan meningkatkan penghasilan masyarakat,” tegas Prabowo.
Ia juga menekankan bahwa kemegahan gedung bukan ukuran keberhasilan pembangunan.
“Iya kan? Kantor megah, produknya enggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak,” sambungnya.
Pesan Presiden ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi saat ini, pembangunan harus berpihak kepada rakyat. Prioritas utama bukanlah gedung-gedung megah, melainkan proyek yang mampu menggerakkan roda perekonomian, memberdayakan tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM, serta membuka peluang usaha baru.
Sudah saatnya kepala daerah benar-benar hadir untuk rakyat, dengan kebijakan yang produktif, berpihak, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
