PADANG, MMNEWS — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong penguatan koordinasi lintas instansi guna memastikan para veteran Republik Indonesia memperoleh pengakuan, perlindungan, serta hak kesejahteraan secara tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop Administrasi Veteran dan Verifikasi Data Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI di Hotel Mercure Padang, Selasa (3/11/2026).
Dalam kegiatan itu, Gubernur Sumatera Barat diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, Mursalim. Workshop tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan ketertiban administrasi, memperkuat akurasi data veteran, sekaligus membangun sinergi antarlembaga dalam memastikan pemenuhan hak-hak para pejuang bangsa.
Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Asep Terdiana Wachigi, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan penghormatan kepada para veteran atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, penghormatan kepada veteran tidak cukup hanya melalui pengakuan simbolis, tetapi harus diwujudkan dalam kepastian status, pemberian tanda kehormatan, tunjangan, jaminan kesehatan, serta pelayanan kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menekankan pentingnya proses administrasi dan verifikasi calon veteran yang profesional, objektif, serta transparan. Pengusulan dilakukan secara berjenjang melalui Tim Penyaringan Tingkat II di Kodim, Tim Penyaringan Tingkat I di Kodam, hingga Tim Penyaringan Pusat melalui Kementerian Pertahanan RI.
Sementara itu, Kasdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo, menyampaikan bahwa dinamika tata kelola administrasi veteran menuntut kesiapan seluruh instansi terkait, khususnya satuan komando kewilayahan.
Karena itu, diperlukan pembagian tugas yang jelas, peningkatan kompetensi personel, serta sinkronisasi data agar pelayanan terhadap veteran dapat berlangsung lebih mudah, cepat, transparan, dan humanis.
Ia mengingatkan agar persoalan administrasi maupun ketidaksinkronan data tidak menjadi penghambat bagi para veteran dalam memperoleh pengakuan dan hak-haknya dari negara.
Untuk mewujudkan hal tersebut, koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), PT Taspen, serta instansi terkait lainnya perlu terus diperkuat.
Kesbangpol Siap Fasilitasi Koordinasi
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Kesbangpol Provinsi Sumbar, Mursalim, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan administrasi veteran.
Melalui Badan Kesbangpol, pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam memfasilitasi komunikasi dengan LVRI dan instansi terkait, mendorong pemutakhiran data kependudukan dan administrasi veteran, serta membantu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi veteran dalam mengakses hak-haknya sesuai kewenangan masing-masing.
“Nanti kita di Badan Kesbangpol akan coba bantu fasilitasi komunikasi lintas sektor untuk persoalan ini. Kita harap, semua pihak dapat mendukung,” ujar Mursalim.
Lebih dari sekadar persoalan administrasi, perlindungan terhadap veteran juga merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengabdian para pejuang bangsa.
Keberadaan veteran memiliki nilai strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Pengalaman perjuangan, semangat pengorbanan, dan keteladanan mereka merupakan warisan berharga yang perlu diwariskan kepada generasi muda untuk memperkuat wawasan kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, serta kecintaan terhadap NKRI.
Workshop tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kemhan RI Brigjen TNI Asep Terdiana Wachigi, Kasdam XX/Tuanku Imam Bonjol Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo, Danlanud Sutan Sjahrir Kolonel Pnb Anggit Budi Wibowo, perwakilan Polda Sumbar, Kodaeral II, Korem 032/Wbr, PT Taspen, Ketua LVRI Sumbar, serta unsur pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
MMNEWS | Mimbar-MinangNews.com
Mengawal Informasi, Menyuarakan Kepentingan Publik.
